Brigjen Pol Raja Erizman dan Brigjen Pol Edmon Ilyas mendapat promosi sebagai staf ahli Kapolri. Pencopotan keduanya dari jabatan sebelumnya dinilai sebagai hukuman atas terkuaknya kasus mafia pajak.

RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan disahkan pada rapat paripurna DPR 5 Oktober mendatang. Ketua PPATK Yunus Husein berharap, peraturan itu bisa segera diundangkan.

RUU TPPU akan memasuki babak akhir. RUU yang pembahasannya cukup alot ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 12 Oktober mendatang. PPATK terus mengumpulkan dukungan, termasuk dari Menkum HAM Patrialis Akbar.

Aktivis anti korupsi mempertanyakan sikap KPK dan PPATK yang begitu saja menerima keputusan Tim Perumus RUU TPPU. Dua lembaga itu dinilai terlalu berkompromi dengan DPR.

Ketua Komisi Yudisial nonaktif Busyro Muqqodas dan aktivis antikorupsi Bambang Widjojanto terpilih oleh Pansel KPK sebagai calon pimpinan KPK. Siapa pun yang terpilih, hendaknya mereka berani mengusut kasus pajak yang melibatkan mantan pegawai pajak Gayus Tambunan.

Akhirnya KPK memiliki kewenangan untuk mengusut kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pemberian kewenangan itu setelah melalui pembahasan RUU TPPU yang alot di Tim Perumus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya diperbolehkan menyidik kasus pencucian uang. KPK pun memberikan apresiasi besar kepada anggota Dewan Perwakilan Rayat (DPR) atas pemberian wewenang ini.

Kewenangan penyelidikan pidana pencucian uang tidak diberikan kepada PPATK. Namun hal itu tidak dipermasalahkan oleh lembaga penganalisis transaksi keuangan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai wewenang untuk menyidik kasus pencucian uang. KPK punya wewenang bersama BNN, Kejaksaan, pajak dan bea cukai, dan polisi.

Kewenangan untuk mengusut pidana pencucian uang dalam RUU TPPU wajib dimiliki KPK. Bukan tanpa sebab, KPK diharapkan bisa lebih mumpuni dalam menyeret para pelaku kejahatan pencucian uang.