Putusan MK yang menyatakan DPR tak lagi dapat memilih hakim agung disambut baik berbagai pihak. Hilangnya wewenang DPR untuk memilih membuat seleksi hakim agung berjalan lebih sehat.

Kini, DPR sudah tak lagi berwenang memilih Hakim Agung. MK telah mengabulkan uji materi UU MA dan KY yang mengatur hal tersebut. Komisi III DPR menyambut lepasnya kewenangan itu dengan sebuah pengharapan.

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang memangkas kewenangan DPR untuk menyeleksi calon hakim agung. Anggota Komisi III Martin Hutabarat menyambut baik putusan tersebut.

Tawanya meledak bahagia. Kepala Biro Hukum dan Humas MA tidak bisa menyembunyikan kesenangannya menyambut putusan MK yang memangkas hak DPR tidak bisa memilih hakim agung.

Ketua DPR Marzuki Alie menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut kewenengan DPR menyeleksi calon hakim agung. Sebab, hakim agung bukan lah profesi politik.

Komisi Yudisial menyambut baik putusan MK yang menyatakan DPR tak bisa lagi memilih hakim agung. Putusan tersebut akan meringankan tugas KY.

Dikabulkannya uji materi UU MA dan KY membuat DPR tak dapat lagi memilih hakim agung. Beberapa kewenangan DPR terkait seleksi hakim agun dipangkas Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengajuan uji materi UU MA dan KY tentang pengangkatan hakim agung. Putusan ini membuat DPR tak lagi berwenang memilih hakim agung.

KPK masih terus menelusuri sumber harta eks ketua MK, Akil Mochtar terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang disangkakan kepadanya. Kali ini, penyidik memeriksa Sekjen DPR, Winantuningtyastiti.

Komisi Yudisial mengunjungi Mahkamah Agung (MA) terkait rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi (MK). KY meminta satu nama dari MA untuk mengisi peran sebagai Panel Ahli.