Ketua Umum PD SBY kecewa dengan keputusan anggota fraksi Partai Demokrat yang walk out saat rapat paripurna UU Pilkada. Setelah mengeluarkan kekecewaan itu, adakah sanksi bagi para anggota DPR tadi?

DPR dan pemerintah terpaksa lembur menggelar rapat kerja di hari Minggu, untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan APBN 2015.

Koalisi Merah Putih (KMP) telah mengatur pembagian kursi di posisi pimpinan DPR dan MPR. Golkar, sebagai pimpinan KMP, akan mendapat jatah kursi Ketua DPR dan MPR.

11 Anggota Fraksi Partai Golkar DPR mendukung pilkada langsung dalam voting Paripurna RUU Pilkada. Tindakan itu, bagi Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, tak perlu diberi sanksi.

Suara Golkar, Suara Rakyat. Slogan yang selalu didengungkan Ketum Golkar Aburizal Bakrie itulah yang menjadi patokan bagi politikus Partai Golkar, Zainuddin Amali, mendukung pilkada Langsung. Ia juga siap menerima sanksi.

Fraksi PD walk out dari sidang paripurna RUU Pilkada dengan dalih semua fraksi menolak opsi ketiga pilkada dengan 10 syarat. Namun pimpinan rapat paripurna Priyo Budi Santoso membeberkan bahwa hanya sebagian fraksi yang menolak usulan PD.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan Rancangan Qanun Jinayat menjadi Qanun Jinayat dalam sidang paripurna yang digelar di gedung DPRA, Banda Aceh. Qanun Jinayat disahkan bersamaan dengan enam qanun lain.

Sebelas anggota Fraksi Golkar berbeda pendapat saat sidang paripurna untuk menetapkan RUU Pilkada. Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menyatakan akan memberi sanksi kepada delapan dari sebelas orang itu.

Presiden SBY menyatakan tak akan tanda tangani UU Pilkada yang berisi mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Koordinator Koalisi Merah Putih (KMP) Idrus Marham yakin hal itu tak akan terjadi.

Golkar menggelar rapat pleno di Kantor DPP untuk menentukan calon Ketua DPR dari partai tersebut. Mencuat tiga nama yakni Waketum Fadel Muhammad, Bendahara Umum Setya Novanto, dan Ketua DPP Ade Komaruddin yang bakal dicalonkan.