Chairun Nisa tak lagi bisa menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat setelah ditangkap KPK karena kedapatan menyuap Akil Mochtar. Politikus Golkar ini menyimpan kesal kepada Bupati Gunung Mas nonaktif Hambit Bintih.

DPR menolak tiga calon hakim agung yang diajukan KY yang dikenal cukup bersih, jujur dan anti suap. Penolakan ini dinilai sebagai bentuk balas dendam DPR.

Bupati Gunung Mas nonaktif, Hambit Bintih, tak langsung menyanggupi permintaan uang pelicin dari Akil Mochtar melalui perantara Chairun Nisa. Namun, Hambit diam seketika ketika Nisa memberikan penjelasan atas tarif senilai Rp 3 miliar tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) sedang memproses uji materi UU terkait dirinya sendiri yaitu UU MK. Ini disoroti sebagai hal yang tidak etis.

Perpu penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diketok menjadi UU sedang digugat di MK. Pemerintah berharap MK menolak uji materi itu.

Dua politikus Golkar Chairun Nisa dan Rusliansyah pernah menemui mantan Ketua MK Akil Mochtar. Kepada Akil, Nisa menyampaikan ada 11 kader Golkar yang menjadi calon bupati dalam sejumlah pilkada di Kalimantan Tengah.

Tiga calon hakim agung yang diajukan KY ditolak mentah-mentah oleh Komisi III DPR. Keputusan ini diharapkan tak ada kaitannya dengan putusan MK yang membuat DPR tak lagi dapat memilih hakim agung.

PDIP diwakili Sekjennya Tjahjo Kumolo, berharap Pemilu 2014 tak ada campur tangan intelijen. PDIP juga berharap tidak ada politik uang dalam Pemilu 2014.

Sikap DPR yang menolak seluruh nama-nama calon hakim agung usulan KY menjadi kasus pertama di Indonesia. DPR menilai hal ini sah-sah saja karena pasca putusan MK hal itu dimungkinkan.

Komisi III DPR akhirnya menolak ketiga calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY). Ketua Komisi III Pieter Zulkifli menyatakan akan memanggil KY terkait hal ini.