APBN 2009 menghadapi dua risiko besar di tengah tekanan krisis finansial global. Beban APBN juga masih harus ditambah dengan adanya gelaran Pemilu.

ISC yang dibentuk PT Pertamina dalam mengelola BBM akan dipertanyakan Pansus BBM DPR. DPR menilai ISC bisa jadi pendorong efisiensi Pertamina atau malah jadi sarang korupsi baru, serta disusupi mafia minyak.

Panitia Khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) akan memanggil Pertamina sekitar awal Februari 2009 mendatang. Pansus akan menanyakan tentang pembentukan Integrated Supply Chain (ISC).

Penolakan perubahan atas Perpu Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) oleh DPR dinilai wajar. Perpu ini menumpuk pada kekuasaan Menkeu Sri Mulyani.

Keputusan MK menetapkan mekanisme suara terbanyak dalam penentuan caleg disambut baik PAN. Dengan keputusan ini, caleg yang telah membeli nomor urut ini akan rugi.

Partai Demokrat ingin agar Panitia Angket BBM DPR dibubarkan karena dianggap tidak relevan melihat harga BBM yang turun. Wacana pembubaran ini dianggap tidak lazim.

DPR meminta pemerintah mengajukan RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang baru. Perpu no 4 tahun 2008 tentang JPSK yang diajukan untuk menjadi UU, ditolak oleh DPR.

Rapat paripurna DPR mengesahkan 2 Perpu krisis yakni Perpu No 2/2008 tentang BI dan Perpu no 3/2008 tentang LPS untuk menjadi UU. Sementara untuk Perpu JPSK kini masih dilakukan lobi-lobi.

Sebanyak 7 fraksi di DPR menolak pengesahan Perpu Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) menjadi menjadi UU. Hal itu dikarenakan DPR tidak cocok dengan desain Perpu JPSK.

BI merasa tidak sanggup jika harus menghadapi situasi krisis yang sistemik sendirian. BI harus menggandeng pemerintah, khususnya dalam hal pendanaan penyelamatan sektor perbankan.