detikNews

Hasto: Amandemen Terbatas UUD 45 Beri Arah Kemajuan Indonesia

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto mengatakan amandemen terbatas UUD 1945 yang direkomendasi PDIP bukan kembali ke masa lalu.

Rabu, 14 Agu 2019 12:21 WIB

detikNews

Seberapa Penting Amandemen Konstitusi?

MPR kembali mengemukakan gagasan untuk melakukan perubahan ke-5 terhadap UUD 1945. Salah satu wacana yang digulirkan yaitu menghidupkan kembali kewenangan MPR untuk membentuk GBHN. 

Rabu, 14 Agu 2019 10:14 WIB

detikNews

MPR Minta MA Libatkan KY Ikut Seleksi Hakim

Pembenahan lembaga pengadilan, selain secara struktural, juga sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, MA harus melibatkan KY untuk menyeleksi hakim.

Rabu, 14 Agu 2019 09:21 WIB

detikNews

JK Sebut Amandemen UUD Berisiko, PAN Persilakan Masyarakat Beri Masukan

"Pendapat-pendapat itu tentu nanti akan menjadi referensi bagi MPR dalam mengambil langkah," kata Wasekjen PAN Saleh Daulay, soal rencana amendemen UUD 1945.

Rabu, 14 Agu 2019 09:16 WIB

detikNews

PKS: Wajar JK Khawatir, Amendemen UUD Ibarat Buka Kotak Pandora

"Ide amendemen seperti membuka kotak pandora," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Rabu, 14 Agu 2019 09:07 WIB

detikNews

JK Sebut Amendemen UUD Berisiko, PPP Jamin Tak Ada Agenda Tersembunyi

"Put any proposal of the amendment on the table," kata Sekjen PPP Arsul Sani menanggapi rencana amendemen UUD 1945.

Rabu, 14 Agu 2019 09:00 WIB

detikNews

JK Sebut Amendemen UUD Berisiko, NasDem: Bernegara Jangan Takut

"Selagi semua mengacu pada cita-cita kemerdekaan kenapa mesti takut? Bernegara jangan takut dong," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate.

Rabu, 14 Agu 2019 08:45 WIB

detikNews

MPR Cium Gelagat Upaya Degradasi Komisi Yudisial

Badan Pengkajian MPR membeberkan ada upaya mendegradasi peran dan fungsi KY. Padahal, reformasi mengamanatkan KY untuk membersihkan mafia pengadilan.

Rabu, 14 Agu 2019 08:28 WIB

detikNews

Gerindra Sepakat dengan JK soal Amendemen UUD 45 Berisiko

Partai Gerindra sepakat dengan Wapres JK yang menyebut amendemen UUD 1945 berisiko. Jika hal itu terjadi, Gerindra menyebutnya sebagai kemunduran demokrasi.

Rabu, 14 Agu 2019 08:14 WIB

detikNews

Soal GBHN, Ahli: Jangan Jadikan MPR Lembaga Tertinggi

Wacana menghidupkan kembali GBHN menuai kontroversi. Ahli hukum tata negara Dr Jimmy Usfunan memberikan 7 rambu-rambu apabila GBHN akan dihidupkan lagi.

Rabu, 14 Agu 2019 07:57 WIB