PN Jakarta Pusat memerintahkan Kejagung segera melimpahkan berkas kasus Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin ke pengadilan. Namun, Kejagung akan melimpahkan berkas itu setelah Agusrin dilantik oleh KPUD.

Kejaksaan Agung belum menerima salinan putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan praperadilan mantan anggota DPD Muspani. Kejaksaan Agung belum mau berkomentar soal hasil putusan tersebut.

KPK siap mengambil alih kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin. Ini sesuai putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan praperadilan mantan anggota DPD Muspani.

Bonaran Situmeang, pengacara terdakwa kasus penyuapan Anggodo Widjojo, mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk minta penjelasan terkait keputusan deponeering perkara Bibit-Chandra.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung ( Kejagung) terkait gugatan praperadilan yang diajukan oleh Mantan anggota DPD Bengkulu, Muspani.

KPK digugat Rp 25 miliar oleh enam tersangka suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Hal ini harus menjadi acuan bagi KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut dengan serius. Khususnya para tersangka dari PDIP.

KPK digugat Rp 25 miliar oleh enam tersangka suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Gugatan berbentuk praperadilan dan perbuatan melawan hukum tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kejagung menegaskan bahwa keputusan deponeering atas perkara dua pimpinan KPK ini merupakan keputusan final. Tidak akan ada proses hukum lainnya.

Kejagung telah memutuskan deponeering bagi pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Namun kuasa hukum Anggodo Widjaja, Bonaran Situmeang, tidak terima.

ICW mengapresiasi langkah Kejagung yang mendeponeering kasus Bibit-Chandra. Langkah deponeering bukan berarti Bibit-Chandra bersalah dan melakukan perbuatan suap.