Dana peralatan latih dan tanding yang telanjur ditalangi oleh sejumlah Pengurus Besar cabang olahraga untuk persiapan Asian Games 2014 lalu, hampir dipastikan tidak akan diganti Kemenpora. Kendati demikian, mereka dijanjikan solusi terkait permasalahan tersebut.

KPK sudah menetapkan tersangka kasus korupsi e-KTP. Negara diduga rugi dalam proyek Rp 6 triliun itu. KPK, akan bergerak mencari aktor intelektual di balik korupsi e-KTP. 

Penyidik KPK melanjutkan pemeriksaan terkait kasus korupsi pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dua orang saksi dari Kemendagri diperiksa.

PDI Perjuangan memberhentikan satu orang kadernya yang sudah duduk di kursi DPR, Honing Sani, karena dianggap tidak loyal. Honing mengajukan gugatan atas pemecatan tersebut.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengibaratkan proyek e-KTP bagai buah jeruk yang banyak ulat atau permasalahan. Ulat-ulat itu kini sedang dibersihkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama sebulan.

Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada BPPT, Prawoto mengakui bus TransJakarta gandeng (articulated) pada pengadaan tahun 2013 tidak memenuhi spesifikasi teknis. Penyimpangan ini membuat keuangan negara merugi.

Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Prawoto, mengakui menunjuk pegawai di badannya sebagai konsultan pengawas 8 paket pengadaan bus TransJakarta.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Selain terkait laporan kekayaan, Tjahjo juga membahas masalah e-KTP dengan lembaga antikorupsi itu.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mencecar bekas Kepala Dishub DKI Udar Pristono mengenai penunjukan BPPT sebagai konsultan perencana pengadaan bus TransJakarta. Pristono mengklaim kerjasama swakelola itu sesuai aturan dengan dasar MoU yang pernah dibuat antara Pemprov DKI dan BPPT.

Mantan Kadishub DKI Jakarta, Udar Pristono mengaku tak tahu rinci proses pengadaan bus TransJakarta tahun 2013 yang belakangan ditemukan penyimpangan.