Presiden SBY pernah mendengar dirinya dinilai tidak seberani Presiden Gus Dur dalam hal reshuffle kabinet. SBY diminta tidak takut dan ragu-ragu untuk mengganti menteri yang kerjanya tidak baik. Apa tanggapan SBY?

MK menghilangkan frasa 'Perbuatan Tidak Menyenangkan' dalam pasal 335 KUHP. Majelis hakim menganggap kalimat itu dapat disalahgunakan penegak hukum untuk berbuat sewenang-wenang kepada seseorang.

Persidangan kasus suap sengketa Pilkada di MK mengungkap sejumlah fakta mengenai peran Akil Mochtar. Di antaranya adalah Akil mengambil jatah sidang sengketa hasil Pilkada di Kalimantan lebih banyak dibanding hakim lain.

Dalam persidangan terungkap bahwa Akil Mochtar selaku Ketua MK menunjuk dirinya sendiri untuk menangani sengketa Pilkada Gunung Mas meski perkara yang ia tangani sudah banyak.

Mantan Ketua MK Akil Mochtar tertangkap tangan telah menerima suap dari Hambit Bintih terkait sengketa Pilkada Gunung Mas. Maria Farida, hakim MK yang menangani sengketa tersebut bersama Akil, menyebut gugatan terhadap Hambit memang layak untuk ditolak.

Hakim MK Maria Farida bersaksi di persidangan kasus suap sengketa Pilkada Gunung Mas. Dia menyatakan hakim panel bisa berkomunikasi di luar persidangan.  

Jaksa penuntut umum KPK menegaskan bahwa surat dakwaan terdakwa Chairun Nisa sudah disusun sesuai aturan. Karena itu jaksa meminta majelis hakim menolak eksepsi terdakwa penerima suap bersama Hakim MK Akil Mochtar dalam kasus Pilkada Gunung Mas.

Jaksa penuntut umum KPK menegaskan bahwa surat dakwaan terdakwa Chairun Nisa sudah disusun sesuai aturan.

Dalam proses persidangan sengketa Pilkada Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi, KPUD Gunung Mas meminjam duit untuk membayar kuasa hukum.

Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida Indrati akan dihadirkan sebagai saksi perkara suap penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalteng. Ada empat orang yang akan bersaksi untuk terdakwa Hambit Bintih dan Cornelis.