Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan menghalang-halangi penyidikan dan permufakatan jahat untuk menyuap KPK, Ari Muladi. Hakim menyatakan penahanan Ari sah.

KPK tengah dihadapkan pada persoalan munculnya tren di mana para tersangka menolak untuk diperiksa dengan alasan yang beragam. Menanggapi hal ini, Ketua KPK Busyro Muqoddas menyikapinya dengan tenang.

7 Tersangka kasus dugaan penerima cek perjalanan terkait pemilihan DGS BI meminta KPK untuk menunda proses penyidikan. Alasannya, 7 tersangka tersebut sedang menjalani sidang gugatan praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ari Muladi tidak terima dirinya ditahan sebagai tersangka kasus dugaan percobaan suap terhadap pimpinan KPK. Atas keberatannya tersebut, Ari mengajukan gugatan praperadilan terhadap keputusan KPK tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam dua pekan terakhir, 10 tersangka yang diperiksa KPK menolak memberi keterangan dengan beragam alasan. Penyidik KPK memiliki opsi untuk menjemput paksa pada proses penyidikan.

KPK tengah dihadapkan pada persoalan 'kelakuan' para tersangka yang kurang kooperatif. Baru-baru ini muncul tren di mana para tersangka menolak untuk diperiksa KPK.

Sejumlah tersangka kasus dugaan suap DGS BI, termasuk Panda Nababan bungkam dalam pemeriksaan di depan penyidik Komisi Pemberantasan KPK. Namun hal ini tidak akan menghambat proses penyidikan di KPK.

Sebanyak delapan tersangka kasus dugaan suap pada pemilihan Miranda Goeltom sebagai DGS BI dari PDIP bungkam saat menjalani pemeriksaan. Alasannya, menunggu putusan banding atas gugatan mereka. KPK akan mengikuti prosedur yang ada.

Tersangka kasus dugaan suap DGS BI, Agus Condro tidak akan mengikuti langkah tersangka lainnya yang menggugat KPK secara praperadilan. Pasalnya Agus merasa telah terjadi aksi penyuapan dalam kasus ini.

Kejagung mengajukan memori banding atas kekalahannya dalam gugatan praperadilan, terkait kasus dugaan korupsi Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin. Banding tersebut dipertanyakan karena jaksa kerap absen menghadiri sidang.