detikFinance

Ada TransJakarta Diadang, Metromini Harusnya Sudah Tak Operasi!

"Itu kan seharusnya sudah tidak beroperasi sesuai Perda Transportasi Jakarta, waktu 2011 juga kan Pemprov bilang mau dihapusin itu (metromini)"

Selasa, 09 Jul 2019 14:49 WIB

detikNews

Catat! Makan Pecel Lele dan Pempek di Palembang Kena Pajak 10%

Penerapan itu membuat warga Palembang yang makan pecel lele hingga pempek di warung makan kaki lima akan dikenai pajak.

Selasa, 09 Jul 2019 13:31 WIB

detikNews

Raperda KIP Sukabumi, Wartawan Meliput Tanpa Izin Diskominfo Kena Sanksi

Raperda soal Komunimasi, Informasi dan Persandian Pemkab Sukabumi menuai protes dari kalangan jurnalis. Raperda itu dianggap mengekang kebebasan pers.

Selasa, 09 Jul 2019 13:30 WIB

detikNews

'Qanun Poligami' Dipantau 2 Menteri

Rancangan Qanun Hukum Keluarga yang mengatur tentang poligami menuai kontroversi. Dua menteri pun ikut memantau.

Selasa, 09 Jul 2019 08:49 WIB

detikNews

Suara Perempuan di Pusaran Kontroversi 'Qanun Poligami'

Pro-kontra terhadap rancangan qanun di Aceh yang mengatur poligami belum berhenti. Dukungan maupun penolakan juga disampaikan para perempuan.

Senin, 08 Jul 2019 21:31 WIB

detikNews

Komnas Perempuan Sesalkan Pemprov Aceh Tolak Liga Sepakbola Putri

"Seharusnya bukan melarang, tapi memberikan infrastruktur, sehingga sepakbolanya betul-betul bisa menjamin hak konstitusional warga negaranya," kata Sri.

Senin, 08 Jul 2019 19:22 WIB

detikNews

Soal 'Qanun Poligami', Anggota Komisi II Buka Opsi Panggil DPR Aceh

"... atau DPRA-nya kita undang ke sini, termasuk gubernurnya, apa sebenarnya latar belakang atau yang mungkin mengilhami dilegalkannya poligami," kata Yandri.

Senin, 08 Jul 2019 19:03 WIB

detikNews

Mendagri soal 'Qanun Poligami' Aceh: Tetap Dikonsultasikan dengan Pusat

"Ya apa pun, setiap daerah untuk menyusun perda, termasuk Aceh, kan masih ada dua, termasuk soal bendera, juga tetap dikonsultasikan dengan pusat," ujar Tjahjo.

Senin, 08 Jul 2019 17:59 WIB

detikNews

Komnas Perempuan Tolak Qanun Poligami: Sudah Diatur UU, Tak Perlu di Perda

Komnas Perempuan menilai DPRA tidak perlu membuat perda terkait pernikahan karena sudah ada undang-undang yang mengatur.

Senin, 08 Jul 2019 16:52 WIB

detikfinance

Diminta Bayar Pajak ke Pemprov Sumut, Inalum Sudah Temui Gubernur

Setoran pajak yang ditunggu itu nilainya Rp 2,3 triliun.

Senin, 08 Jul 2019 16:40 WIB