Ratusan massa mengtasnamakan Gerakan Penuntasan Korupsi (GPK) mendemo kantor kejaksaan. Mereka menuntut pihak kejaksaan segera menuntaskan kasus beras raskin dan dana Ad Hoc Pendidikan senilai Rp 1,9 Miliar.

Malaysia kembali menunjukkan taringnya. Setelah memiliki Menara Petronas 88 lantai, tak lama lagi negeri jiran itu akan memiliki kebanggaan lainnya yaitu menara 100 lantai di kawasan Warisan Merdeka.

Kelaparan terus mengalami lonjakan. 150 juta orang kelaparan hingga akhir tahun lalu. Menurut GHI 2010 Indonesia masuk dalam kategori 'serius' yang berada di bawah level 'mengkhawatirkan' dan 'sangat mengkhawatirkan'.

Bukan rahasia lagi kalau banyak Anggota DPR suka kebal kebul di ruang sidang di sela-sela rapat. Tapi yang mereka hisap bukan sembarang rokok. Nah asap cerutu ini yang mengundang keluhan.

Akibat hakim salah sebut identitas, agenda pembacaan putusan sela terhadap aktivis LSM Bendera Mustar Bonaventura dan Ferdi Semaun ditunda hingga pekan depan. Sidang duo aktivis ini dijaga ketat puluhan aparat kepolisian di dalam dan luar ruang sidang.

Koalisi Civil Society Organisation (CSO) untuk APBN Kesejahteraan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P. Mereka menganggap APBN-P tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945.

Media Belanda masih mempertanyakan penundaan kunjungan Presiden SBY. Bahkan ada media  yang menulis SBY menunda karena faktor politisi Belanda yang anti Islam, Geert Wilders, dibandingkan sidang tuntutan RMS di Pengadilan Den Haag.

Pengusaha Hartati Murdaya diusir dalam rapat mengenai aset negara oleh Komisi II DPR pada Selasa (5/10). Namun Hartati menuding kalau Komisi II yang justru berlaku tidak adil.

Berikut ini terjemahan tidak resmi tentang putusan Pengadilan Negeri Den Haag dalam kort geding yang diajukan oleh RMS untuk upaya penangkapan Presiden RI.

Presiden SBY menunda lawatan ke Belanda akibat adanya gugatan dari RMS agar SBY ditangkap yang disidangkan di pengadilan Den Haag. Penundaan ini tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara.