Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Dirjen Pajak dalam kasus sengketa pajak Rp 1,5 triliun dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Anggoota Komisi III DPR Nasir Jamil menilai Polri dan Komjen Pol Susno Duadji sudah saling membumihanguskan. Tinggal siapa yang lebih kuat bertahan, Susno atau jajaran petinggi Polri lainnya yang disebut mafia hukum.

Kuasa hukum mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji bersikeras Polri tak memiliki cukup bukti untuk menangkap dan menahan kliennya. Menurut kuasa hukum, Polri hanya memiliki satu alat bukti yang sah.

Tim kuasa hukum Susno Duadji memohon kepada majelis hakim untuk menghadirkan Susno dalam persidangan. Namun Hakim Tunggal Haswandi menolaknya.

Sidang praperadilan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji diskors selama 2 jam. Majelis Hakim Haswandi memberikan waktu bagi kuasa hukum Susno untuk menyusun replik dan langsung menyampaikannya di persidangan.

Mabes Polri berkeyakinan bahwa penangkapan dan penahanan Susno Duadji pada bulan Mei lalu adalah sah. Penangkapan dan penahanan Susno telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sidang praperadilan Susno Duadji baru saja berjalan 15 menit. 2 kelompok massa yang terbelah menjadi pendukung Susno dan kontra Susno kembali beraksi. Keduanya hanya dipisahkan pagar betis polisi sejauh 5 meter dan meneriakan yel-yel untuk memberi semangat massa.

Sidang praperadilan Susno Duadji kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Kali ini giliran pihak Mabes Polri yang menyampaikan tanggapan terhadap permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Susno dan kuasa hukumnya.

Irwasum Mabes Polri Komjen Pol Nanan Soekarna mempersilakan Susno Duadji melakukan upaya praperadilan. Langkah itu lebih baik dibandingkan berbicara mengadu ke pihak-pihak tertentu.

Penangkapan dan penahanan Komisaris Utama PT Selalang Prima Internasional (SPI) Mukhamad Misbakhun dinilai tidak sah. Bukti tindak pidana yang dituduhkan kepada Misbakhun dinilai bersifat perdata.