Komjen Budi Gunawan mengajukan praperadilan. Hal ini berbeda dengan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang tidak melakukan hal yang sama setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri.

Dua pekan terakhir, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapkan dengan polemik antara dua lembaga penegak hukum, KPK vs Polri.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) memastikan taat hukum dan akan memenuhi panggilan Polri. BW juga menyampaikan dirinya sudah menerima surat panggilan dari Polri untuk diperiksa 3 Februari mendatang. 

Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW), untuk menghadapi pemeriksaan penyidik Polri pada 3 Februari. BW telah menerima surat pemanggilan itu dan siap diperiksa.

Saksi-saksi dari Polrii mangkir dari panggilan KPK. Seharusnya sebagai penegak hukum, Komjen Budi dan para anak buahnya patuh terhadap hukum.

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dua hari lalu di Istana Bogor, membuat investor tenang.

Dugaan kriminaliasi kasus mengarahkan kesaksian palsu yang menjerat BW semakin terang benderang. PSHK menilai ada 3 aspek yang patut ditelaah sebagai indikasi cacatnya proses hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri.

Pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo dinilai bisa menjadi sindiran bagi parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Parpol pendukung KIH disarankan melakukan evaluasi agar tidak terlalu mengintervensi Jokowi dalam pemerintahan.

"Pertemuannya ada Pak Hasto, Tjahjo. Pertemuan itu dua kali," terang Supriansyah usai diperiksa sebagai saksi di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (30/1) lalu.

Mabes Polri mengajukan gugatan praperadilan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK. Walau mendapat kritik bahwa praperadilan tersangka tak bisa dilakukan, Mabes Polri tetap maju.