Jajaran pengurus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dirombak. Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu bakal digeser.

Uji kelayakan dan kepatutan calon direksi Pertamina sudah selesai dilakukan sejak lama. Namun pelantikan direksi baru BUMN Migas tersebut masih menunggu persetujuan Presiden SBY.

PLN bakal melanggar UU APBN jika tidak mengubah struktur tarif listrik pelanggan 6.600VA. Penerapan tarif untuk pelanggan-pelanggan kaya itu memang sudah sesuai dengan UU APBN.

Garuda Indonesia dan Krakatau Steel berencana menggelar tender penjamin emisi alias underwriter di sekitar bulan April 2010. Keduanya sedang menunggu hasil audit laporan kinerja keuangan 2009.

Kementerian BUMN tidak berencana menarik dividen interim dari perusahaan pelat merah di tahun ini. Target dividen sebanyak Rp 24 triliun di 2010 dirasa sudah cukup.

Kementerian BUMN di tahun ini hanya mendapat jatah anggaran Rp 114 miliar. Padahal tugasnya mengawasi dan memberi kebijakan kepada 141 perusahaan pelat merah yang memiliki aset lebih dari Rp 2.500 triliun.

Kementerian BUMN mengaku penempatan dana 4 perusahaan plat merah di Bank Century tidak merugikan, justru keuntungan yang didapat lebih tinggi dari penempatan dana di lembaga keuangan lainnya.

Kementerian BUMN meminta perbankan plat merah memprioritaskan penghapusan (haircut) utang macet untuk memperkuat modal di tahun 2010 ketimbang melakukan rights issue.

Pemerintah mempunyai utang ke PT Kereta Api Indonesia (PT KA) sebesar Rp 1,4 triliun. Utang tersebut merupakan dana public service obligation (PSO) dan Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) yang belum lunas.

Kementerian BUMN meminta sejumlah BUMN yang disebut masuk dalam daftar penunggak pajak untuk tidak buru-buru mengajukan gugatan. BUMN diminta untuk menyelesaikan dulu sesuai mekanisme wajib pajak.