Pemakzulan Aceng Fikri oleh MA ditanggapi secara reaksioner oleh kubu Aceng. "Jangan mau kyai-kyai di Garut dimanfaatkan untuk melindungi pejabat yang melakukan KDRT," kata Rumadi,

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan mengatakan pemakzulan kepala daerah adalah sejarah baru di Indonesia. Sebelumnya, tidak pernah ada kepala daerah yang dimakzulkan oleh DPRD dan usulannya diuji Mahkamah Agung (MA).

Kubu Aceng Fikri tidak terima dengan pamakzulan yang disetujui MA. Rencananya, pengacara Aceng, Eggi Sudjana akan menggugat MA dan Menteri Dalam Negeri sebesar Rp 5 triliun.

Siang ini Mahkamah Agung (MA) akan mengumumkan hasil permohonan pemakzulan Bupati Garut Aceng HM Fikri. Jika ternyata dimakzulkan, Aceng siap mengerahkan massa untuk memprotes DPRD Garut.

Diky berharap Aceng memperhatikan desakan masyarakat Garut dan menganggap pemakzulannya oleh DPRD Garut adalah kehendak yang kuasa.

DPRD Garut meneruskan rekomendasi pemakzulan Bupati Aceng HM Fikri yang terlibat skandal nikah kilat ke Mahkamah Agung. Diharapkan MA memperkuat keputusan DPRD Garut agar pelengseran Aceng bisa segera ditindaklanjuti oleh Mendagri.

DPRD Garut merekomendasikan pemakzulan Bupati Aceng Fikri dari jabatannya sebagai Bupati Garut dan merekomendasikannya ke Mahkamah Agung. Apa tanggapan MA?

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tak mau berkomentar jauh soal hasil rapat DPRD Garut soal pemakzulan Bupati Garut Aceng HM Fikri. Ia hanya menyatakan agar proses ini harus berjalan sebagaimana seharusnya.

"Karena lebih dari tiga perempat setuju, maka bisa diambil keputusan."

DPRD Garut akhirnya memutuskan untuk mengajukan pemberhentian Bupati Aceng Fikri ke MA. Aceng memprotes keputusan DPRD Garut dan menuding keputusan itu sarat politisasi.