Mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun membeberkan cerita lolosnya pengadaan UPS di 49 sekolah di tahun 2014. Waktu itu masing-masing sekolah dianggarkan Rp 5,8 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berjuang keras membongkar dugaan penyimpangan anggaran pengadaan UPS.

Dana siluman APBD DKI tahun 2012 hingga 2015 telah dilaporkan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Sebelum penyidikan dimulai, lembaga penegak hukum memang harus menunggu audit yang dilakukan oleh BPKP.

BPKP sedang melakukan audit investigatif terhadap pengadaan UPS pada tahun anggaran 2014. BPKP menyelidiki dugaan penyimpangan pengadaan yang bisa merugikan keuangan negara.

Tim Angket ‎DPRD DKI bakal mengumpulkan data dalam sepekan ke depan untuk menginvestigasi soal APBD 2015. Rencananya setelah itu, tim angket akan panggil semua pihak yang diperlukan keterangannya, termasuk Gubernur Basuki T Purnama (Ahok).

Selain adanya dana siluman di APBD 2015, Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) juga mengungkap adanya dana siluman untuk anggaran UPS pada APBD 2014.

Gubernur DKI Basuki T Purnama melaporkan soal anggaran siluman APBD DKI sebesar Rp 12,1 triliun ke KPK. Ketua Tim Angket menyatakan tak masalah apabila dipanggil KPK untuk dimintai keterangan‎. Namun Tim Angket tetap bersikukuh menjalankan investigasinya.

Ketua Tim Angket DPRD DKI Muhammad Ongen Sangaji telah mengadakan rapat tertutup. Soal dana siluman yang sering disebut Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) masuk dalam APBD, Ongen akan mengungkap hal itu.

Selain APBD DKI 2015 yang memuat anggaran tak siluman, APBD 2014 ‎juga dibeberkan Gubernur Basuki T Purnama memuat dana 'UPS siluman' yang bernilai miliaran rupiah. Nama-nama perusahaan pemenang lelang itu juga telah terbeber. Inisiator hak angket untuk Ahok menanggapi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi melayangkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) terkait kebijakannya yang memberikan tunjangan besar ke PNS.