Demo berujung aksi ricuh yang dilakukan FPI berbuntut pada desakan untuk membubarkan organanisasi tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan FPI tak terdaftar sebagai ormas.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada Najib Azca menyatakan, terbuka kemukinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan, selama kelompok tersebut dinilai sudah menganggu ketertiban sosial dan merusak (destruktif).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui banyak mencatat anggota Ormas Front Pembela Islam (FPI) yang bermasalah. Namun, sepanjang temuan tersebut pemerintah hanya memberikan sanksi teguran.

Kemendagri rupanya tengah membahas keberadaan FPI pasca demo ricuh di DPRD DKI dan Balai Kota Jakarta pekan lalu. Walau begitu, Kemendagri berpendapat agar Pemprov DKI melalui Dinas Kesbangpol membuat surat teguran untuk ormas tersebut.

Polisi Republik Indonesia (Polri) akan mengambil sikap terhadap Ormas Front Pembela Islam (FPI). Demo FPI yang ricuh di Gedung DPRD DKI Jakarta belum lama ini akan jadi pertimbangan.

Demo berujung ricuh yang dilakukan oleh anggota FPI asal Jawa Barat di DPRD DKI masih membuat Ahok geram. Ia pun menginginkan agar ormas Islam itu dibubarkan dengan alasan tak terdaftar di Pemprov DKI dan Dinas Kesbangpol.

Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama alias Ahok ingin adanya pembubaran ormas FPI pasca demo ricuh di DPRD dan Balai Kota Jakarta. Namun ternyata untuk membubarkan sebuah ormas tidaklah mudah.

MA membatalkan Keppres No 3/1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Sebagai gantinya, MA memerintahkan pemerintah pusat dan pemda membuat aturan baru.

Mendagri mengeluhkan terkait dibatalkannya Keppres Pengendalian Minuman Beralkohol. Dengan dibekukan Kepres tersebut pemerintah pusat tidak bisa mengawasi peredan miras.

Keppres yang membolehkan miras dijual dengan ketentuan tertentu dibatalkan MA. MA berpendapat Keppres tersebut tidak dapat mewujudkan ketertiban bermasyarakat.