Penerapan sistem ERP banyak yang berhasil di negara maju. Namun di Hong Kong dan Thailand, sistem jalan berbayar ini ternyata gagal. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menyarankan Jakarta untuk belajar dari kegagalan tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan lakukan uji coba penerapan jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengurangi kemacetan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan lakukan uji coba penerapan jalan berbayar alias ERP untuk mengurangi kemacetan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menyatakan pada tahap awal sistem ini akan mulai dipasang di Blok M – Kota dan selanjutnya menyusul di Harmoni – Pulogadung.

Ahok pasrah jika pemerintah provinsi daerah penyangga tidak ikut ambil bagian mengatasi persoalan kemacetan Ibukota. Dia mengaku tidak masalah apabila macet jadi tanggungjawab Pemprov asalkan tetap dibantu oleh pemerintah pusat.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyebut masih ada rapor merah terkait persoalan kemacetan di Ibu Kota.

Pemerintah pusat sudah pernah mengeluarkan 17 jurus untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Setelah empat tahun berlalu, apakah program itu berjalan mulus?

Pemerintah setuju wacana penerapan pajak progresif untuk pembelian kendaraan roda empat. Wacana ini dicetuskan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan.

Program Electronic Road Pricing belum dapat diterapkan dalam di Jakarta karena belum memiliki payung hukum. Maka DPRD DKI Jakarta segera menyusun dan usulkan rancangan peraturan daerah tentang ERP.

Jokowi tidak menolak program mobil murah yang dibesut Menperindag MS Hidayat. Ia kini mencari siasat jitu untuk menangkal kemacetan yang kian menggila yang bakal dilahirkan akibat program itu.

Kabar mengejutkan datang dari orang nomor 1 DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan tidak setuju dengan lahirnya mobil murah di Indonesia. Tentu hal ini menjadi angin segar.