detikNews
KY Pantau 74 Perkara Sidang Tindak Pidana Pemilu, Ini Hasilnya
Komisi Yudisial telah melakukan pemantauan terhadap 74 perkara sidang tindak pidana pemilu 2024.
Rabu, 06 Nov 2024 18:02 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Membaca Dampak Penghapusan Presidential Threshold 20 Persen Bagi Rakyat
Apa efek penghapusan aturan ambang batas persentase pencalonan presiden ini bagi masyarakat?
Jumat, 03 Jan 2025 15:15 WIB
detikNews
Alternatif Perbaikan Pilkada
Walaupun kita menolak penghapusan pilkada, penting untuk menjawab persoalan pembiayan politik dan penyelenggaraan pilkada.
Jumat, 14 Feb 2025 13:15 WIB
detikNews
Legislator NasDem Usul Pemilu Setiap 10 Tahun, PKB: Konyol!
Muslim Ayub mengusulkan Pemilu setiap 10 tahun. Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menyebut usulan itu konyol.
Kamis, 31 Okt 2024 06:14 WIB
detikNews
Memperbaiki Pemilu dari Hulu
Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara serentak pada 2024 memberikan banyak poin evaluasi yang perlu diseriusi segera, terutama oleh pemangku kebijakan.
Selasa, 25 Feb 2025 14:00 WIB
detikNews
Rapat di DPR, Komnas HAM Minta RUU PPRT Segera Disahkan
Atnike menitipkan kepada Baleg DPR agar memprioritaskan pengesahan RUU PPRT pada periode ini.
Rabu, 30 Okt 2024 16:45 WIB
detikNews
Legislator NasDem Usul Pemilu Tiap 10 Tahun, Ungkit Biaya Mahal-Balik Modal
Anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi NasDem Muslim Ayub menyampaikan pandangannya soal revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.
Rabu, 30 Okt 2024 18:53 WIB
detikNews
Banjir Laporan Sengketa Pilkada di MK
Melihat banyaknya gugatan hasil Pilkada dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, apakah hal ini merupakan situasi yang normal? Ataukah ada praktik kecurangan?
Rabu, 11 Des 2024 15:10 WIB
detikNews
Tito Akan Lapor Prabowo soal Wacana Omnibus Law UU Politik dari Baleg DPR
"Saya harus melapor kepada Bapak Presiden, kemudian saya biasanya nanti akan melakukan rapat di tingkat antarkementerian/lembaga yang terkait," kata Tito.
Kamis, 31 Okt 2024 17:14 WIB
detikNews
Mendagri Tito Sambut Wacana Revisi Paket UU Politik Via Omnibus Law
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons wacana revisi sejumlah undang-undang (UU) politik dengan metode Omnibus Law.
Kamis, 31 Okt 2024 12:16 WIB