Calon Kapolri Tunggal yang juga tersangka KPK Komjen Budi Gunawan mangkir saat dipanggil KPK untuk diperiksa. Hal tersebut, dinilai Peneliti Pukat UGM, Hifdzil Alim tindakan melawan undang-undang.

Menurut Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, keterlibatan DPR itu membuat hak prerogatif presiden tampak semu.

Keharusan meminta persetujuan DPR bagi presiden dalam pemilihan Kapolri dan Panglima TNI membuat sejumlah ahli hukum dan lembaga antikorupsi bergerak.

Puluhan aktivis dari berbagai kelompok menggelar aksi #Save KPK#. Aksi tesebut merupakan reaksi keras atas penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) oleh kepolisian.

Presiden Joko Widodo memilih untuk menunggu hasil paripurna DPR sebelum mengambil langkah soal pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Langkah tersebut sangat disayangkan.

Narapida korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung mendapat fasilitas kuliah S2 dari Universitas Pasundan (Unpas). Peneliti Pukat UGM, Hifdzil Alim mengatakan jika dikaitkan dengan filosofi Lapas hal tersebut tidak aneh, namun caranya dinilai tak tepat.

Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi, Fakultas Hukum Univesritas Gadjah (UGM) meminta panitia seleksi agar memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bebas dari kepentingan politik. Hal itu sangat penting agar pimpinan KPK tidak akan mudah diintervensi oleh partai politik tertentu.

Revisi UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) yang baru menuai sorotan, salah satunya terkait pasal yang 'mengistimewakan' anggota DPR dari panggilan penegak hukum. UU yang baru ini pun dinilai sebagai langkah mundur.

"Pukat UGM mendorong penegak hukum, yakni kejaksaan dan kepolisian untuk menerapkan tuntutan maksimal bagi koruptor. Khususnya terhadap pelaku korupsi yang berasal dari aparat penegak hukum," kata peneliti Pukat UGM, Hifdzil Alim.

Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) FH Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta UGM tidak menutupi kasus korupsi berkaitan penjualan aset tanah Fakultas Pertanian yang dilakukan oleh empat tersangka.