Politikus PDIP Emir Moeis membacakan pembelaannya. Ia menegaskan tidak melakukan pidana korupsi terkait proyek pembangunan PLTU Tarahan, Lampung.

Kubu terdakwa kasus dugaan suap pembangunan PLTU Tarahan, Lampung, Izedrik Emir Moeis, meminta KPK juga harus menjerat Pirooz Muhammad Sarafi. Jika KPK menjerat Emir dengan dugaan penyuapan, maka Pirooz juga harus dikenakan dengan pasal pemberian.

Politisi PDIP, Izedrik Emir Moeis menghadapi sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atas tuntutan jaksa KPK terkait kasus korupsi pembangunan PLTU Tarahan Lampung. Emir minta divonis bebas karena jaksa tak bisa menghadirkan dua saksi kunci di persidangan.

Politisi PDIP, Emir Moeis, dituntut empat tahun enam bulan kurungan penjara. Jaksa menilai Emir terbukti menerima uang sebesar USD 357.000 dari PT Alstom Power Amerika dan PT Marubeni Jepang terkait proyek PLTU Tarahan, Lampung.

Sidang lanjutan Emir Moeis ditunda. Terdakwa kasus suap dalam proyek pembangunan PLTU Tarahan ini mengaku sakit setelah jatuh dan harus menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit.

Politikus PDIP Emir Moeis didakwa menerima suap dari Alstom Power Inc terkait dengan pembangunan PLTU Tarahan. Awalnya, pihak Alstom kaget ketika pertama kali bertemu dengan Emir.

Politikus PDIP, Emir Moeis, didakwa menerima uang USD 423,98 ribu dari Alstom dan Pasific Resources Inc terkait tender PLTU Tarahan Lampung. Salah seorang saksi di pengadilan menyatakan Emir sering menanyakan kabar kiriman uang dari Amerika.

Pemberitaan negatif terhadap sejumlah partai politik yang tersangkut kasus korupsi mempengaruhi penurunan elektabilitas partai. Namun pemberitaan negatif terkait PDIP mampu ditangkal dengan isu pencapresan Jokowi.

Izedrik Emir Moeis mengaku dua kali bertemu dengan Direkut Alstom Power ESI, Eko Sulianto. Tapi Emir membantah menjanjikan ikut membantu meloloskan permintaan Alstom dalam lelang proyek Tarahan.

Mantan Direktur Alstom Power ESI, Eko Sulianto mengaku pernah bertemu Izedrik Emir Moeis membahas proyek PLTU Tarahan Lamping. Emir Moeis yang saat itu anggota Komisi Energi DPR menyanggupi bantuan mengurus perusahaan yang mengikuti lelang.