Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan ke-68 daerah tetap bisa melaksanakan Pilkada serentak meski anggaran belum dimasukkan dalam APBD.

Kemendagri terheran dengan menurunnya anggaran untuk pendidikan dalam Rapergub APBD 2015. Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) memiliki alasan tersendiri.

Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek meminta agar APBD DKI 2016 tak bermasalah seperti APBD 2015 saat ini.

Salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) adalah penuntasan banjir di Ibu Kota. Banyaknya bangunan liar di bantaran kali membuatnya harus membangun rumah susun (rusun) untuk menampung warga yang dipindahkan.

Kemendagri sempat menegur Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) lantaran telat menyerahkan Rancangan APBD 2015. Namun, Ahok menanggapi 'sentilan' itu santai.

Dalam sesi pendapatan APBD, Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek mempertanyakan mengapa DKI masih menargetkan pendapatan dari sektor miras padahal sudah jelas dilarang.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyesalkan anggaran belanja pegawai yang masih tinggi dalam Pergub APBD 2015. Dia bahkan mengungkapkan kekecewaannya.

Kemendagri mempertemukan Ahok dan DPRD DKI Jakarta dalam evaluasi Rancangan Pergub APBD DKI Jakarta. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengevaluasi berbagai hal yang janggal dalam rancangan APBD itu.

Dalam evaluasinya, Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek berkali-kali mempertanyakan alokasi belanja tak langsung untuk gaji pegawai yang sangat tinggi.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengaku tak menerima undangan Kemendagri untuk pertemuan Pemprov, Kemendagri dan DPRD membahas Rapergub DKI. Kemendagri menegaskan undangan sudah dikirim.