Pencabutan pasal ancaman hukuman mati dalam RUU Tipikor mendapatkan kritik dari banyak pihak. Jaksa Agung Basrief Arief pun mengakui bahwa pencabutan pasal ancaman hukuman mati tersebut memang dilematis.

Pemerintah akhirnya menarik lagi draf RUU Tipikor yang sudah di berada Sekretariat Negara dan siap dikirim ke DPR. Dalam penyusunan draf berikutnya, pemerintah diharapkan membentuk tim baru yang berintegritas.

Pengaturan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UUD 1945 adalah hal penting di tengah maraknya serangan balik dari para koruptor. Memasukkan KPK dalam amandemen kelima konstitusi bisa mencegah pembonsaian terhadap KPK.

Ketua KPK menganggap sanksi sosial untuk para koruptor seperti yang pernah diwacanakan sebelumnya masih perlu dipertimbangkan untuk masuk ke dalam revisi UU Tipikor. Hal ini disampaikannya setelah mengamati bahwa hukuman penjara kurang efektif.

Hilangnya ancaman hukuman mati dalam revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menuai kritik pedas. Namun, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mempertanyakan mengapa ancaman itu harus ada.

Menkum HAM Patrialis Akbar diingatkan agar tidak melupakan semangat pemberantasan korupsi. Dukungan Patrialis agar pelaku korupsi Rp 25 juta tak masuk penjara pun dikritik.

Revisi UU Tipikor yang berada di tangan pemerintah menuai kritik pedas dari berbagai aktivis antikorupsi. KPK pun siap untuk memberi masukan kepada pemerintah.

Pembekuan pengurus PSSI oleh Pemerintah disambut baik oleh pecinta sepakbola Pasuruan. Acara tasyakuran pun digelar sebagai ungkapan rasa puas dengan dibekukannya rezim Nurdin Halid.

Pembekuan pengurus PSSI oleh Pemerintah disambut baik oleh pecinta sepakbola Pasuruan. Acara tasyakuran pun digelar sebagai ungkapan rasa puas dengan dibekukannya rezim Nurdin Halid.

Menkum Patrialis Akbar mendukung agar pelaku korupsi Rp 25 juta tak masuk penjara. Patrialis menilai penghilangan hukuman penjara demi alasan kemanusiaan. Tak pelak Patrialis diprotes.