Pemerintah meminta BPH Migas mengkaji ulang semua program pembatasan BBM subsidi yang dilakukan sejak awal Agustus 2014. Alasannya, tidak banyak BBM subsidi yang dihemat dari aturan pembatasan tersebut.

Langkah pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi sering mengalami jalan buntu. Ini karena ada saja ide usil masyarakat untuk mengakali kebijakan tersebut.

Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) merekomendasikan adanya pengalihan subsidi energi untuk pembangunan infrastruktur.

Seorang karyawan Pertamina Region I Tanjung Uban, Kepulauan Riau, terlibat kasus pencurian minyak dan ditangani oleh kepolisian. Apa kata direksi Pertamina?

PKB meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengeluarkan kebijakan yang tepat guna memanfaaatkan sumber daya energi baru dan terbarukan. 

Pemerintah memastikan nama pengganti Jero Wacik sebagai Menteri ESDM akan diputuskan pekan ini. Karena ada proses pembahasan RAPBN 2015.

"Bicara desa, beliau bertanya lebih detail lagi soal undang-undang desa. Beliau sudah baca dan tanya kondisi lapangan, anggaran desa berapa per tahun," ujar Budiman.

BPH Migas belum mau menarik atau mencabut aturan Nomor 937.07.Ka BPH. Bila aturan tersebut dicabut, kuota BBM subsidi bisa jebol 1,3 juta kiloliter (KL) tahun ini.

Pemerintah meminta BPH Migas untuk mengkaji ulang semua program pembatasan BBM subsidi yang dilakukan sejak awal Agustus 2014.

Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) punya hitungan simpel agar masyarakat dapat irit membayar listrik dan BBM. Asalkan warga mengurangi konsumsi rokok dan pulsa handphone maka membayar listrik dan BBM akan jadi murah.