Berbagai gagasan mulai dilontarkan untuk memberikan solusi dari banyaknya putusan MK yang membuat gaduh hukum Indonesia. Salah satunya menjadikan MK di bawah Mahkamah Agung.

Hakim agung Gayus Lumbuun mengusulkan supaya pengajuan upaya PK hanya bisa maksimal 2 kali. Usulan ini menjawab kekhawatiran penegak hukum terkait putusan MK yang menyatakan PK bisa berkali-kali.

Majelis hakim menolak seluruh keberatan yang diajukan kuasa hukum advokat Susi Tur Andayani dalam perkara dugaan penyuapan kepada Akil Mochtar. Namun sidang putusan sela ini diwarnai perbedaan pendapat dari hakim ad hoc, Sofialdi.

MA perlu segera menerbitkan Perma untuk mengisi kekosongan norma yang dibatalkan MK untuk menjawab kekuatiran banyak pihak seperti PK bisa dilakukan terus menerus atau untuk mengulur waktu terpidana mati dan lainnya.

Putusan MK lagi-lagi menuai kontroversi tiada akhir. Jika beberapa waktu lalu MK memutuskan pemilu serentak untuk 2019, kini MK memutuskan peninjauan kembali (PK) boleh berkali-kali.

Seminggu sebelum mengukuhkan Dewan Etik, Ketua MK Hamdan Zoelva mengaku telah mendapatkan laporan terkait pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Namun Hamdan enggan menjelaskan lebih jauh isi laporan tersebut.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Dewan Etik telah terbentuk oleh panitia seleksi yang ditunjuk. Prosesnya pun telah selesai dan akan dikukuhkan pada pekan depan.

Mantan hakim agung Djoko Sarwoko mengkritik putusan MK yang membolehkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dapat berulang kali. Berbagai kalangan juga mengecam hal serupa.

MK meloloskan permintaan Antasari Azhar agar boleh mengajukan peninjauan kembali (PK) berkali-kali. Yusril Ihza Mahendra pun sudah diminta untuk menyusun kembali PK untuk diajukan ke MA.

Ketua MA Hatta Ali terkejut ketika mendengar putusan MK yang meloloskan Peninjauan Kembali (PK) bisa dilakukan berkali-kali. Hatta Ali sangat khawatir karena PK berkali-kali menimbulkan ketidakadilan.