Sebuah poster yang bergambar Anggodo Widjojo memakai seragam polisi menjadi sasaran kemarahan massa yang melakukan aksi mendukung KPK di Bundaran HI, Jakarta Pusat (Jakpus). Poster itu diinjak-injak secara beramai-ramai.

Buaya menjadi pusat kemarahan dalam aksi massa berbagai elemen di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Sekitar 100-an orang yang menggelar konvoi buaya, membawa buaya warna biru berukuran besar yang menjadi bulan-bulanan massa.

Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kapolri dicurigai merupakan bagian dari skenario. Kecurigaan ini muncul karena anggota dewan terlihat normatif menanyakan kasus kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK.

Nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dicatut dalam rekaman yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi (MK). SBY pun harusnya melaporkan Anggodo Widjojo ke Polisi. Jika tidak, SBY mengakui dirinya terlibat.

Kualitas pertanyaan para senator di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Kapolri pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dinilai sangat rendah.

Aset perbankan syariah terus menunjukkan kenaikan  pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2009. Pada saat yang sama bank-bank konvensional mengalami stagnansi terkait krisis global.

Sekitar 50-an orang dari berbagai elemen masyarakat di Medan, berdemo di DPRD Sumut, Kamis (5/11/2009). Mereka menuntut Psesiden SBY untuk mencopot Kapolri dan Jaksa Agung terkait kasus yang dialami dua anggota KPK Bibit dan Chandra.

Kasus yang menimpa Bibit dan Chandra merupakan bentuk tsunami keadilan. Asal muasal kasus tersebut adalah skandal Bank Century. Karena itu KPK harus segera mengusut dan menuntaskan kasus skandal tersebut.

Rekaman yang dibuka di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan adanya keterlibatan advokat dalam mafia peradilan. Karena itu selain Kejaksaan Agung dan Kepolisian, advokat juga perlu dibersihkan.

Rekaman penyadapan yang diputar di MK kemarin menunjukkan bobroknya moral penegak hukum di Indonesia. Oleh karenanya, TPF atau Tim 8 Verifikasi diminta memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk mencopot Kapolri dan Jaksa Agung.