detikNews TNI, Polri, dan Kejagung Dukung Perppu Ormas Mereka mendukung Perppu Ormas karena, bagi aparat penegak hukum, hal tersebut untuk menghargai asas hukum. Kamis, 19 Okt 2017 11:35 WIB
detikNews Komisi II DPR Bahas Perppu Ormas dengan Polri, TNI dan Kejagung Komisi II DPR melanjutkan pembahasan soal Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Hari ini, Komisi II DPR mengundang Polri, TNI dan Kejaksaan Agung. Kamis, 19 Okt 2017 11:09 WIB
detikNews KWI, PGI dan PP Dukung Perppu Ormas Disahkan Jadi UU Sejumlah ormas mendukung Perppu Ormas disahkan menjadi UU untuk menjaga eksistensi NKRI. Rabu, 18 Okt 2017 23:18 WIB
detikNews Bahas Perppu 2/2017, Perwakilan Ormas Banten Singgung soal Dosa Pembahasan Perppu Nomor 2/2017 di Komisi II DPR dengan sejumlah ormas Islam sempat memanas. Terjadi perdebatan soal dosa jika Perppu Ormas disahkan. Rabu, 18 Okt 2017 20:05 WIB
detikNews Rapat dengan Komisi II DPR, Sejumlah Ormas Tolak Perppu Ormas Sejumlah ormas Islam yang hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR sepakat menolak Perppu nomor 2 tahun 2017. Rabu, 18 Okt 2017 18:41 WIB
detikNews Komisi II DPR Kembali Gelar RDP dengan Ormas Islam Komisi II kembali melanjutkan pembahasan Perppu 2/2017 tentang Ormas. Komisi II kali ini menggelar rapat dengar pendapat dengan mengundang sejumlah ormas. Rabu, 18 Okt 2017 16:50 WIB
detikNews Dukung Perppu Ormas, Azyumardi: Ini soal Eksistensi Bangsa Azyumardi mengatakan Perppu Ormas juga perlu dilihat dari sudut pandang terancamnya eksistensi bangsa karena suatu ormas menolak Pancasila. Rabu, 18 Okt 2017 15:41 WIB
detikNews Yusril Nilai Perppu Ormas Memberangus Demokrasi Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menolak tegas Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas. Menurutnya, perppu tersebut bisa memberangus demokrasi. Rabu, 18 Okt 2017 15:06 WIB
detikNews PAN: Terlalu Mahal Kalau Perppu Ormas Hanya untuk HTI PAN mengaitkan penerbitan Perppu dengan kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Rabu, 18 Okt 2017 13:17 WIB
detikNews Yusril Anggap Perppu Ormas Tak Segenting Perppu 'Bom Bali' Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menolak Perppu 2/2017 tentang Ormas. Rabu, 18 Okt 2017 13:12 WIB