Tak hanya politisi PDIP Emir Moeis saja yang dicegah KPK di kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU di Tarahan Lampung pada 2004. Ada dua pihak swasta yang turut dicegah.

Dengan alasan sakit, Artalyta Suryani tinggal duduk manis di KBRI Singapura untuk diperiksa penyidik KPK. Ayin memang memiliki banyak informasi tentang kasus Buol yang membuat Hartati Murdaya dicegah ke luar negeri.

Mantan Ketua MK Jimly Ashiddiqie membaca maksud warning SBY kepada sejumlah menteri menyangkut kasus hukum. Menurut Jimly, SBY sedang mengajarkan agar para menteri bertanggungjawab terhadap tugasnya.

Banyaknya koruptor yang tak mau lepas dari jabatannya sebagai kepala daerah membuat kalangan aktivis LSM bergerak. Mereka mengajukan judicial review ke MK.

KPK memeriksa kembali Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami aliran uang Rp 1,8 miliar ke seluruh anggota DPRD.

KPK menegaskan akan memeriksa anggota Dewan Pembina PD, Hartati Murdaya, terkait kasus suap Bupati Buol. Ketua Divisi Kominfo Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengakui pemeriksaan Hartati akan berdampak pada partainya.

Tersangka kasus suap Bupati Buol Amran Batalipu mengakui adanya uang miliaran rupiah dari pengusaha Hartati Murdaya, meski menyebut pemberian itu sebagai donasi untuk pilkada semata. KPK jelas tak percaya begitu saja.

Presiden SBY memberi warning kepada menterinya terkait sejumlah kasus korupsi di lembaga kementerian. Warning tersebut dinilai penting untuk mengembalikan citra positif pemerintahan.

KPK mengakui memang berencana memeriksa Presdir Toyota Astra Motor, Johnny Darmawan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga di Cilegon. Namun ternyata surat untuk pemanggilan itu belum dikirimkan.

KPK menggeledah kantor PT Adhi Karya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terkait kasus Hambalang. Saat penggeledahan, tak semua petinggi perusahaan itu ada di tempat.