GMTN yang akan diajukan oleh pemerintah dikhawatirkan bisa menimbulkan efek negatif di tengah kondisi pasar yang masih bergejolak karena akan berbiaya mahal.

Dana hasil penggelapan dana nasabah Antaboga yang dilakukan oleh Robert Tantular sebagian besar telah dialihkan dalam bentuk aset-aset seperti mal dan properti lainnya.

Kerugian penggelapan dana nasabah Bank Century dan Antaboga mencapai lebih dari Rp 2,5 triliun. Selain  penggelapan Antaboga juga terdapat penyelewengan dana di Bank Century.

Komisi XI DPR mendesak pemerintah mengeluarkan langkah konkret untuk mengembalikan dana nasabah Antaboga.

DPR akan memprioritaskan pengesahan RUU JPSK yang telah disetujui oleh 10 fraksi di Komisi XI DPR menjadi UU.

Menteri BUMN harus memberi peringatan keras ke BUMN yang main transaksi derivatif valas. Karena ulah ini menjadi salah satu pemicu pelemahan nilai tukar rupiah saat ini.

Bila kasus PT Antaboga Deltasekuritas Indonesia terkatung-katung terlalu lama maka dikhawatirkan transaksi bursa saham akan menurun terus karena tidak ada kepercayaan dari para investor.

RUU JPSK tidak akan selesai pada masa sidang sekarang. DPR pun minta pemerintah dan BI tetap memperketat pengawasan bank-bank.

Pemerintah kembali mengoreksi target pertumbuhan ekonomi di 2009 dari 4,7% menjadi 4,5%. Koreksi ini dilakukan seiring penurunan penerimaan negara yang cukup dalam akibat imbas krisis ekonomi global yang terjadi.

LPS kembali menegaskan kewajiban nasabah produk Antaboga tidak masuk dalam neraca Bank Century. Kondisi inilah yang menyebabkan Century tidak melakukan pembayaran ke nasabah Antaboga.