Tiga calon hakim agung yang diajukan KY ditolak mentah-mentah oleh Komisi III DPR. Keputusan ini diharapkan tak ada kaitannya dengan putusan MK yang membuat DPR tak lagi dapat memilih hakim agung.

PDIP diwakili Sekjennya Tjahjo Kumolo, berharap Pemilu 2014 tak ada campur tangan intelijen. PDIP juga berharap tidak ada politik uang dalam Pemilu 2014.

Sikap DPR yang menolak seluruh nama-nama calon hakim agung usulan KY menjadi kasus pertama di Indonesia. DPR menilai hal ini sah-sah saja karena pasca putusan MK hal itu dimungkinkan.

Komisi III DPR akhirnya menolak ketiga calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY). Ketua Komisi III Pieter Zulkifli menyatakan akan memanggil KY terkait hal ini.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) sebetulnya sudah mencium transaksi mencurigakan rekening Akil Mochtar sejak saat pencalonan di DPR. Namun, saat itu tim seleksi tidak meminta catatan transaksi Akil ke PPATK.

Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Dr Bagir Manan bergabung dalam tim seleksi hakim konstitusi. Bagir diminta bergabung dengan 6 orang lainnya atas permintaan MA.

Akil Mochtar berkicau jika di sidang panel MK Khofifah Indar Parawansa yang menang menjadi Gubernur Jatim. Namun sidang panel ini mental dalam sidang pleno MK sehingga Soekarwo yang jadi Gubernur 2013-2018.

Yusril Ihza Mahendra memperbaiki permohonan uji materi UU Pilpres. Ia juga menyinggung pertimbangan MK dalam memutuskan pemilu serentak 2019. Menurutnya, MK bukan KPU.

Tim pengacara Khofifah Indar Parawansa mendatangi Kemendagri untuk meminta agar Soekarwo dan Saifullah Yusuf tidak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2014-2019. Mereka menilai hasil sidang MK terkait Pilkada Jatim masih cacat.

"Rencana tetap dilantik karena sudah melalui putusan hukum yang sangat jelas. MK kan keputusannya final dan mengikat," kata Gamawan di Kemendagri.