Masa kerja Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century DPR akan diperpanjang setahun ke depan hingga akhir 2011. Tim baru akan dibubarkan setelah KPK menyatakan sikap ada unsur korupsi dalam kasus tersebut atau tidak.

Sidang Paripurna DPR menyepakati perpanjangan masa kerja Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century. Timwas Century mendapat bonus setahun masa kerja hingga akhir tahun 2011.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tidak diberikan kesempatan menanggapi interupsi anggota DPR untuk menjelaskan posisi pemerintah dalam RUUK DIY. Gamawan pun menilai forum sidang paripurna tidak demokratis.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tengah jadi sorotan protes masyarakat karena terkesan meremehkan aspirasi rakyat utamanya rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mendagri pun siap menerima jika di-reshuffle oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sidang RUU Parpol memanas. Anggota FPDIP Ario Bimo melontarkan interupsi pedas kepada Mendagri soal RUU Keistimewaan Yogyakarta. Gamawan yang tidak diizinkan menanggapi interupsi itu sewot dan kecewa berat kepada DPR.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menerima Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY dari pemerintah. RUU tersebut akan menjadi prioritas untuk dibahas pada masa sidang tahun 2011.

Hasil audit BPK menunjukkan 80% kinerja Ditjen Pajak melanggar UU, dengan potensi kerugian yang ditimbulkan cukup fantastis yakni mencapai Rp 1,7 triliun.

DPR akhirnya memberikan persetujuan anggaran tahunan Bank Indonesia tahun 2011. Namun BI diberi kewajiban baru yakni melaporkan penggunaan anggarannya setiap 3 bulan sekali ke DPR.

Sepanjang tahun 2010, hanya 14 Rancangan Undang-Undang yang bisa diselesaikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari target 70 RUU. Pimpinan DPR meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR lebih realistis dalam menerapkan target di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi tak pernah menyepakati terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta. PKS meminta PD tak terus meminta koalisi mengikuti sikap pemerintah terkait keistimewaan Yogyakarta.