detikNews

MK: Tahan Kepala Daerah Butuh Izin Presiden

MK memutuskan kepala daerah atau wakilnya bisa diperiksa penyidik tanpa perlu izin presiden jika menjadi tersangka. Namun untuk penahanan tetap memerlukan izin presiden. Mengapa?

Rabu, 26 Sep 2012 18:37 WIB

detikNews

MK: Tersangka Korupsi Kepala Daerah Bisa Diperiksa Tanpa Izin Presiden

MK memutuskan kepala daerah yang menjadi tersangka dugaan korupsi bisa langsung diperiksa kejaksaan tanpa perlu izin presiden. Penahanan kepala daerah tetap dengan izin presiden.

Rabu, 26 Sep 2012 17:38 WIB

detikNews

FPD: Pertahankan Kewenangan KPK, UU KPK Tak Perlu Direvisi

FPD DPR menilai revisi UU KPK harus diarahkan untuk penguatan KPK. Jika revisi UU KPK tidak menambah kewenangan KPK, maka sebaiknya tidak perlu direvisi.

Rabu, 26 Sep 2012 09:06 WIB

detikNews

Gerindra Tolak Revisi UU KPK karena Membonsai KPK

Partai Gerindra memutuskan menolak revisi UU KPK di Komisi III DPR. Revisi UU ini dianggap melemahkan KPK.

Rabu, 26 Sep 2012 08:33 WIB

detikNews

Mahfud MD Tolak Revisi UU KPK

Ketua MK Mahfud MD menolak revisi Undang-Undang KPK yang tengah digodok anggota dewan di Senayan. Baginya UU yang ada saat ini masih efektif menyokong kinerja KPK.

Selasa, 25 Sep 2012 20:39 WIB

detikNews

Masa Pensiun Panitera MK di Usia 62 Tahun

Pantan panitera MK, Zainal Arifin, mengajukan uji materi UU MK soal masa pensiun panitera. Hasilnya, MK memutus bahwa usia pensiun seorang panitera MK ialah saat berusia 62 tahun.

Selasa, 25 Sep 2012 18:04 WIB

detikNews

Mahfud MD dan Hasyim Muzadi Sambangi KPK, Ada Apa?

Ketua MK Mahfud MD dan Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi Hasyim Muzadi mendatangi Gedung KPK. Hingga kini belum diketahui agenda kunjungan keduanya ke gedung lembaga pemberantasan korupsi itu.

Selasa, 25 Sep 2012 17:57 WIB

detikFinance

Dahlan Iskan Tak Suntik Modal ke Kertas Leces, DPR Protes

Kementerian BUMN tidak memberikan suntikan modal berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Kertas Leces pada tahun ini. Langkah ini diprotes oleh Anggota DPR.

Selasa, 25 Sep 2012 14:36 WIB

detikNews

MK: BUMN Tunduk pada UU Perseroan Terbatas

MK menyatakan uang APBN yang masuk Perseroan Terbatas (PT) dikelola sesuai UU PT. Sehingga apabila bila ada masalah diselesaikan dengan cara-cara perdata biasa.

Selasa, 25 Sep 2012 13:03 WIB

detikFinance

Putusan MK Perbolehkan Bank BUMN Lakukan Hapus Tagih

Bank milik negara kini bisa bernapas lega. Pasalnya Mahkamah Konsitutsi (MK) telah memutuskan piutang bank BUMN bukan lagi piutang negara.

Selasa, 25 Sep 2012 12:21 WIB