Pemohon gugatan praperadilan terhadap SKPP Bibit-Chandra, Anggodo Widjojo, enggan mengomentari putusan PT DKI Jakarta yang memutus SKPP tidak sah. Anggodo mengaku tak mau tahu dan tak tahu.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menginginkan agar perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tidak diajukan ke pengadilan. Namun, hal itu sepenuhnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).

KPK baru saja bangkit setelah terpuruk gara-gara kehilangan 3 pimpinan. Kini, ancaman itu datang lagi saat gugatan praperadilan Anggodo Widjojo dimenangkan PT DKI. Ketenangan yang mulai terbangun, kini terusik lagi.

Majelis banding memerintahkan Kejaksaan Agung untuk melanjutkan proses penuntutan terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Meski masih ada upaya lain, tim pengacara sudah bersiap jika harus ke persidangan.

Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto tidak bisa berbuat banyak terkait keputusan PT DKI yang menolak Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Saat ini, keduanya hanya bisa menunggu langkah dari Kejaksaan Agung.

MA menyarankan Kejagung untuk mengeluarkan Deponering terkait kasus Bibid-Chandra. Alasannya, deponeering adalah hak Kejagung dan tindakan hukum itu tidak bisa digugat.

Kejaksaan Agung belum menerima putusan banding  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menolak permohonan banding Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra. Namun, Kejagung akan mengkaji 3 kemungkinan, termasuk deponeering.

Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana menilai SKPP Chandra-Bibit yang dikeluarkan Kejagung sudah mengandung kelemahan. SKPP diibaratkan sebagai lubang yang dimanfaatkan Anggodo dan pengacaranya.

Pertemuan terus dilakukan antara tim pengacara dengan Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menolak permohonan banding Kejaksaan tentang SKPP. Chandra dan Bibit siap menghadapi kemungkinan terburuk atas putusan itu.

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menghormati putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menolak permohonan banding SKPP Bibit-Chandra. Benny menyarankan Kejagung untuk tetap melakukan upaya hukum.