Ada dua UU yang bisa dijadikan pijakan hukum bagi Pansus Angket Century DPR, yaitu UU/1954 dan UU/2009. Mana yang dipakai Pansus Angket Century? Kedua UU ini memiliki perbedaan yang sangat tajam.

Pansus Angket Century DPR terus bekerja meski DPR dalam masa reses. Dengan melihat proses pemeriksaan para saksi, sebenarnya apa dasar hukum yang dipegang oleh Pansus Angket Century?

Saya termasuk yang tergelitik untuk mencari pemahaman yang benar tentang kata "sistemik" dalam kasus Century karena pemahaman makna kata tersebut yang benar bagi saya merupakan salah satu kunci untuk mengurai kasus Century.

Pansus Angket Century memborong buku 'Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century'. Tindakan Pansus ini dianggap sebagai langkah mencari sensasi saja.

Di penghujung tahun 2009, Kompak memberikan penghargaan 'People of The Year' kepada sejumlah tokoh dan masyarakat yang menjadi simbol ketidakadilan hukum. Penghargaan diberikan kepada 11 orang tokoh dan masyarakat yang terkemuka.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak) memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh dan masyarakat dalam malam Refleksi Akhir Tahun 2009. Sejumlah pementasan seni dihadirkan dalam acara tersebut.

Meski Kejagung belum melarang buku 'Membongkar Gurita Cikeas', tapi secara substansif telah menunjukkan rezim ketakutan. Larangan buku merupakan perebutan hak warga negara untuk mendapatkan informasi.

Pansus Angket Bank Century akan mempelajari buku 'Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century' untuk keperluan penyelidikan, jika dibutuhkan. Hanya saja pansus tidak mau terlibat dalam kontroversi.

Rapat Pimpinan DPR yang mengagendakan persiapan rapat paripurna 4 Januari 2010 dibatalkan. Hanya ada 2 pimpinan DPR yang hadir, 3 pimpinan lainnya tengah cuti dan sakit.

Pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan (Rapim) membahas imbauan pansus Century DPR soal penonaktifan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani selama mereka diperiksa. Selain agenda di atas, Rapim juga akan membahas agenda lain.