Pemprov DKI mendukung fatwa haram rokok yang dikeluarkan PP Muhammadiyah. Fatwa tersebut dinilai sejalan dengan upaya Pemprov DKI untuk memerangi rokok di Ibukota

Muhammadiyah akan menggelar muktamar ke-45 pada bulan Juli 2010 di Yogyakarta. Muktamar tersebut akan bebas dari asap rokok. Polisi syariah pun disiapkan.

Tidak hanya sekali ini saja Muhammadiyah bekerja sama dengan lembaga internasional untuk program antirokok. Pemberian dana bantuan dari hasil kerja sama itu pun tidak masalah, sebab Muhammadiyah bekerja untuk kesehatan masyarakat.

Fatwa haram merokok yang dikeluarkan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dipertanyakan oleh sejumlah kalangan termasuk politisi. Fatwa tersebut akan berdampak pada ribuan petani tembakau yang mengantungkan hidupnya pada perusahan rokok.

Bloomberg Initiative (BI) menggelontorkan dana untuk memerangi rokok secara global di 15 negara. Salah satu negara yang disumbang adalah Indonesia sebesar Rp 39 miliar. Apa tujuan mereka?

Pengusaha asal AS Michael Bloomberg mengucurkan dana untuk Muhammadiyah hingga Rp 3,6 miliar untuk program antirokok. Pengucuran dana ini ditegaskan tidak ada kaitannya dengan penetapan fatwa haram oleh Muhammadiyah.

Filantropis New York Bloomberg Initiative (BI) menggelontorkan sekitar Rp 39 miliar untuk mendukung gerakan antirokok di Indonesia. Salah satu penerima dana tersebut adalah Muhammadiyah.

Fatwa haram merokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendapatkan penyesalan dari sejumlah pihak. Salah satunya PT Gudang Garam,Tbk (GG) sebagai salah satu perusahaan rokok besar di Indonesia.

Komisi Fatwa MUI memahami penetapan hukum haram pada aktifitas merokok yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pada 8 Maret 2010. MUI mendukung fatwa tersebut dalam rangka menghindari bahaya bagi kesehatan.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan fatwa baru mengenai hukum merokok. PP Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid telah berkesimpulan bahwa aktivitas merokok hukumnya adalah haram.