Kejagung mengajukan upaya PK atas penolakan SKPP dua pimpinan KPK Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah yang diputuskan PT DKI Jakarta. PK tidak menunda jalannya eksekusi.

Kejagung menilai putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta atas banding praperadilan SKPP Bibit-Chandra adalah keliru. Namun, kekeliruan bukan pada hakim yang menganggap alasan sosiologis tidak ada dalam hukum, tapi pada hakim yang mengatakan perkara yang sudah P21 harus lanjut ke pengadilan.

Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah tidak mempermasalahkan keputusan Kejagung yang mengambil langkah Peninjauan Kembali (KPK). Keduanya tidak akan mengeluarkan sikap mendukung atau menolak.

Langkah Kejagung yang akan mengajukan peninjauan kembali (PK) dinilai sebagai langkah membingungkan. Sulit menebak apa maksud di balik upaya hukum tersebut.

Keputusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Kejagung sudah diprediksi oleh kuasa hukum Bibit dan Chandra. Strategi khusus pun sudah disiapkan mereka.

Banyak yang pesimistis terhadap opsi PK atas putusan praperadilan yang menyatakan SKPP kasus Bibit-Chandra tidak sah. Tetapi Kejaksaan Agung yakin PK langkah tepat, cepat dan yakin menang

Jaksa Agung menilai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menolak banding SKPP Bibit-Chandra sebagai putusan yang keliru dan penuh kekhilafan. Pernyataan itu hanyalah alasan jaksa agar dapat mengajukan PK.

Kejaksaan Agung tidak akan mengajukan kasasi ke MA atas putusan praperadilan yang menyatakan SKPP kasus Bibit-Chandra tidak sah. Ada 3 dasar hukum yang jadi pertimbangan.

SKPP Kejaksaan soal SKPP Bibit-Chandra ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa Agung menilai putusan PT DKI itu keliru.

Kejaksaan segera mengambil langkah Peninjauan Kembali (PK) terkait SKPP Bibit-Chandra yang ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI. Sikap ini sudah disampaikan kepada Presiden SBY dan menyetujuinya.