Di antara Peraturan KPU tentang Pilkada yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM adalah Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal pilkada. Peraturan tersebut mengatur tahapan bagi 269 pilkada yang akan digelar serentak tahun ini.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Wilayah Jakarta Barat, Alex Usman, telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan UPS tahun 2014. 

Anggota Tim Pengendali Teknis pada pengadaan bus TransJakarta tahun 2012, Mickle Mangasa Parulian mengaku tak pernah bekerja meskipun menjadi anggota tim. Meski tak bekerja, Mickle mendapatkan honor terkait pengadaan TransJ sebesar Rp 6,650 juta.

Hasbi Hasibuan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek bus TransJakarta tahun 2012 mengklaim pengadaan bus berjalan sesuai prosedur.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 26 Februari 2015 mengungkapkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan soal adanya 'dana siluman' sejak 2013 dalam APBD. Di dalamnya ada pengadaan UPS yang mencurigakan.

Hasbi Hasibuan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek bus TransJakarta tahun 2012, mengklaim keseluruhan pengadaan beres, tidak ada masalah. Padahal kenyataannya, terjadi penyimpangan utamanya menyangkut spesifikasi teknis bus sebagaimana didakwakan Jaksa pada Kejagung.

Mantan Sekretaris Dishub DKI Jakarta, Hasbi Hasibuan, mengklaim meneliti ulang hasil perencanaan pengadaan bus TransJakarta tahun 2012 yang dikerjakan BPPT. Meski diteliti ulang, nyatanya hasil perencanaan bus TransJ tetap dipakai tanpa ada perubahan mendasar oleh panitia.

Beda sikap ditunjukkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan para penghuni Gedung DPRD DKI terkait kasus dugaan korupsi pengadaan UPS. Jika Ahok tetap berani, para anggota DPRD mulai ketakutan.

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) telah dua kali memberikan keterangan ke Bareskrim Polri. Dia juga ditanya soal Alex Usman, tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan UPS tahun 2014.‎

Selain minta penyelenggaraan Pilkada Surabaya lebih baik lagi, DPRD Surabaya juga mengingatkan proses rekrutmen petugas pilkada. Dewan minta PPS dan PPK harus bersih dari titipan agar tercapai pemilu yang jujur dan adil.