Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) coba meluruskan ramai-ramai soal Peraturan Menteri no 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuataan Negatif.

DPR meminta agar Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring untuk mencabut Peraturan Menteri Kominfo no 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif.

Sejumlah LSM dan pelaku industri internet menolak Peraturan Menteri Kominfo no 14 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuataan Negatif. Tentu saja ada sejumlah alasan mereka menolaknya.

Tak sedikit orang tua yang mendadak marah atau kelabakan ketika mengetahui sang anak menyimpan atau menyaksikan konten porno. Justru cara tersebut bisa membuat anak makin penasaran dan mencari informasi seputar masalah seksual di belakang orang tua.

Reputasi social media dalam memfasilitasi people power mungkin menakutkan sebagian pemimpin negara. China salah satunya, sehingga merasa harus mewajibkan penggunaan nama asli di social media.

Tifatul Sembiring membuat gebrakan tepat sebulan sebelum resmi melepas jabatannya sebagai Menkominfo dengan menandatangani Peraturan Menteri tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Disahkannya Peraturan Menkominfo tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif masih menyisakan masalah. Sebab ada yang mempertanyakan keberadaan Trust+.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berupaya menindak tegas segala situs bermuatan negatif dalam Peraturan Menteri No 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuataan Negatif. Apa saja yang bisa diblokir Kominfo?

Rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk lebih galak dalam menghadapi konten negatif -- pornografi, perjudian, SARA, penipuan dan lainnya -- di internet benar-benar bakal direalisasikan.

Seorang dokter spesialis di Inggris ditangkap polisi karena ketahuan menyimpan video pasien. Bukan video sesi pengobatan atau konsultasi, video yang dimilikinya adalah video pasien yang sedang berganti baju atau menggunakan toilet.