8 Hakim konstitusi menghapus UU Penyelamatan MK. Salah satu pasal dalam UU itu mengatur pembentukan MKHK yang berfungsi mengawasi, tapi turut dihapus. Walau begitu, MK menyatakan hakim konstitusi tidak kebal sanksi.

Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, MK memutus uji materi tersebut bukan atas dasar pertimbangan hukum, justru karena hakim-hakim MK yang mulai gerah.

MK menghapus UU Penyelamatan MK. Sebab MK tidak setuju pengajuan calon hakim konstitusi harus melalui panel ahli bentukan KY.

Forum Pengacara Konstitusi (FPK) merayakan kemenangan dengan dihapuskannya UU Penyelamat MK. Padahal, UU ini dibuat dilatarbelakangi kasus tertangkapnya kasus Akil Mochtar oleh KPK.

Perpu No 4/2013 tentang UU Penyelamatan MK dibatalkan hakim konstitusi. Padahal Perpu yang dikeluarkan Presiden SBY itu guna menyelamatkan wibawa MK. Pemerintah merespons keras sikap MK itu.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin terkejut mendengar UU Penyelamatan MK dibatalkan di hakim konstitusi. Amir tak habis pikir karena UU itu dibuat untuk menyelamatkan wibawa MK.

"Opini publik, apalagi pihak tersebut merepresentasikan cabang kekuasaan yang lain, hal demikian telah melanggar prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman yang secara universal dapat dikategorikan telah melakukan tindakan contempt of court," tulis MK dalam salinan putusan uji materi UU MK.

8 Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili dirinya sendiri dan mencabut UU No 4/2014 tentang MK. Pencabutan UU itu dinilai karena MK enggan diawasi.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili dirinya sendiri dan menghapus UU MK yang berawal dari Perpu. Anggota Komisi III Martin Hutabarat menyayangkan putusan tersebut.

8 Hakim konstitusi membatalkan UU Penyelamatan Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal UU ini yang dinilai bisa mencegah terulangnya kasus Ketua MK Akil Mochtar.