Bupati Bima Ferry Zulkarnain berjanji pada Komnas HAM untuk mencabut izin PT Sumber Mineral Nusantara (SMN).

"Teknis pekerjaan ini membutuhkan waktu, harus ada langkah terobosan yang diambil untuk warga yang rumahnya masih tergenang banjir," ujar Komisioner Komnas HAM, Syafurdin Ngulma.

Indonesia menawarkan kerjasama sama dengan Myanmar bantuan kerjasama dalam penguatan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia juga mendukung proses reformasi politik dan demokratisasi yang terjadi di Myanmar.

Tuntutan agar Kapolda NTB Brigjen (Pol) Arif Wachyunadi dicopot dari jabatannya menguat pasca kerusuhan yang memakan korban jiwa di Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Namun Mabes Polri belum akan memenuhi tuntutan sebagian masyarakat itu.

Polri mempersilakan semua pihak menilai apa yang telah dilakukan pihaknya dalam mengamankan kerusuhan di Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Polri sudah sesuai prosedur.

Jasad korban tewas akibat bentrokan di Bima, Arief Rachman (18) dan Syaiful (17), sudah diotopsi. Hasilnya, tidak ditemukan peluru di tubuh mereka dan dipastikan ditembak dari jarak dekat.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menegaskan selama era Presiden SBY, tidak terjadi satu pun kasus pelanggaran HAM berat. Kondisinya jauh berbeda dibandingkan pemerintahan di masa lalu.

Bentrokan antara warga dan Brimob Polda NTB telah menyebabkan dua orang tewas. Untuk menyelidiki hal tersebut, Komnas HAM akan membentuk tim guna mengumpulkan data dan informasi di Bima.

Unjuk rasa 100-an mahasiswa dan pemuda Bima, NTB yang sempat memblokade ruas jalan di Bundaran HI bubar. Massa membubarkan diri setelah aksi mereka yang coba membakar spanduk digagalkan aparat.

Konflik aparat versus warga dinilai masih akan terus terjadi selama reformasi agraria tidak berjalan. Rakyat kecil dan petani hanya akan menjadi korban penggusuran industri kelapa sawit dan tambang.