Sidang judicial review di MA yang tertutup pernah membubarkan satuan kerja pemberantasan korupsi mirip KPK pada tahun 2001. Hal ini dikhawatirkan kembali terjadi jika sidang judicial review masih tertutup.

Berbeda dengan MK, judicial review yang dilakukan MA dilaksanakan secara tertutup. Pihak-pihak yang terkait dalam suatu judicial review pun terkadang tak tahu proses sidangnya.

Geliat komunitas diyakini bisa memberi dampak perubahan sosial melalui internet atau media sosial. Mulai dari persoalan pemerintah, pembahasan kurikulum pendidikan hingga kebutuhan internet harusnya bisa gamblang diperdebatkan.

Rumah kosong yang ditinggalkan pemudik, berpotensi menjadi sasaran pelaku pencurian. Mengantisipasi hal itu, kepolisian akan melibatkan warga untuk mengamankan lingkungan perumahan dengan membentuk Satgas Rumsong (Satuan Tugas Rumah Kosong).

Setiap orang memiliki ukuran tersendiri, apakah sudah berkecukupan atau masuk jajaran orang kaya.

Peredaran program jahat selama ini lebih akrab di komputer. Namun, jangan lantas terpikir bahwa perangkat mobile seperti ponsel dan tablet PC, jadi bebas virus. Ada ancaman juga yang tengah mengintai lho.

Patrialis Akbar ditunjuk Presiden SBY menjadi hakim konstitusi. Saat menjadi Menteri Hukum dan HAM, Patrialis juga dinilai mempunyai catatan buruk dan tidak pro pemberantasan korupsi.

Presiden SBY menunjuk Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hal ini merupakan suatu kemunduran bagi independensi MK.

Ada kekhawatiran dengan dipindahnya Freddy Budiman dari LP Cipinang ke LP Nusakambangan. Freddy akan bisa bebas melakukan kegiatan tanpa pengawasan karena jauh dari Jakarta. 

'Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK' menentang keras penunjukan Patrialis Akbar oleh Presiden SBY sebagai hakim konstitusi. Menurut mereka prosedur penunjukan Patrialis telah menyalahi UU.