Tanggal 9 Mei besok menjadi batas akhir penetapan hasil rekapitulasi suara nasional di KPU. Mahkamah Konstitusi (MK) baru membuka penerimaan laporan gugatan sengketa pileg 3 hari setelah penutupan itu.

Meski proses rekapitulasi berlangsung terakhir, namun bisa disahkan cepat tanpa protes dan keberatan dari saksi parpol.

Proses penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional berjalan lambat dan terkesan dikebut jelang batas akhir Jumat (9/5) besok.

PDI Perjuangan Pro Jokowi khawatir Komisi Pemilihan Umum tak bisa menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal yang ditetapkan, yakni 9 Mei besok.

Seknas Jokowi mengkritik lambatnya kinerja KPU dalam rekapitulasi perolehan suara nasional. Dikhawatirkan keterlambatan ini bakal mengganggu tahapan Pilpres.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara provinsi Riau membuat komisioner KPU RI geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, sudah dua kali diminta perbaikan, data Riau masih menyisakan masalah 1.892 pemilih siluman.

Rekapitulasi penghitungan suara nasional berjalan lambat. KPU kini hanya punya waktu dua hari untuk menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2014. Jika terlambat, konsekuensi hukum menunggu.

Satu lagi provinsi yang berhasil ditetapkan oleh KPU RI dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional, yaitu provinsi Jawa Timur. Sebanyak 11 dapil seluruhnya disahkan oleh KPU.

Pengesahan rekapitulasi hasil perolehan suara di provinsi Jawa Timur yang punya 11 dapil, terhambat alotnya pembahasan di dapil Jawa Timur XI. Penyebabnya adalah 17 TPS di dapil tersebut tidak ada satu pemilih yang menggunakan hak pilih.

Pasal 207 ayat (1) UU Pemilu menegaskan batas akhir penetapan hasil pemilu 30 hari setelah hari pemungutan suara atau tanggal 9 Mei 2014. Maka agar hasil pemilu 2014 tak cacat hukum, ketentuan itu perlu diubah.