Polri menyayangkan sikap Komjen Pol Susno Duadji yang meminta penangguhan penahanan karena sudah di bawah kendali LPSK. Hal itu bisa menjadi preseden buruk, karena menurunkan status tersangka menjadi saksi yang bisa dimanfaatkan penjahat besar.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi ini akan menggelar sidang pemeriksaan peninjauan kembali (PK) surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) kasus Bibit-Chandra.

Komjen Pol Susno Duadji kembali mengajukan gugatan praperadilan atas perpanjangan penahanannya. Mabes Polri tidak mempermasalahkannya, karena itu hak Susno.

Sidang praperadilan Komjen Susno Duadji melawan Mabes Polri kembali digelar. Gugatan praperadilan ini kali kedua diajukan Susno setelah pada gugatan pertama Susno kalah. Susno tak hadir dalam persidangan itu.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah menyebut status hukumnya saat ini tidak jelas menyusul ditolaknya banding SKPP oleh pengadilan Tinggi. Gugatan praperadilan SKPP diajukan Anggodo Widjojo.

Memori PK Kejaksaan Agung atas gugatan praperadilan SKPP Bibit-Chandra sudah selesai disusun. Berkas memori tersebut sudah dikirim Kejagung ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Mantan Kabareskrim Susno Duadji siap menggugat penambahan penahanan dirinya di Mako Brimob Kelapa Dua. Upaya itu ia lakukan dengan mengajukan sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan.

Kejagung masih menyusun memori PK terkait gugatan praperadilan Bibit-Chandra. Namun dalam isi memori itu tidak dimasukkan rekaman percakapan Anggodo Widjojo seperti yang diputar di MK.

Usulan pembatasan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) didasari banyaknya kasus kecil yang masuk ke MA. Padahal, kasus-kasus kecil tersebut hanya didasari gengsi/harga diri para pihak.

Kuasa hukum Anggodo Widjojo, OC Kaligis, selalu membawa buku karyanya 'Korupsi Bibit & Chandra' ke mana pun, bahkan menggunakannya seperti sebuah BAP. Kaligis pun diperingatkan oleh hakim.