Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra M Hamzah mengaku kecewa dengan terulangnya kasus ‘Cicak Vs Buaya’. Sinyalemen ‘Cicak Vs Buaya’ kembali menguat pasca penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto Jumat, 23 Januari 2015 Pagi oleh Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI.

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Jokowi hanya mengigatkan agar tak ada gesekan angara Polri dan KPK. Sikap Jokowi yang 'biasa-biasa saja' tak urung menuai kritik.

Menurut Hikmahanto, Jokowi harus memperhatikan bagaimana persepsi publik melihat penangkapan BW. Seperti diketahui, banyak yang menilai penangkapan BW terkait dengan penetapan status tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK.

Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Markas Besar Kepolisian RI bukan kali ini saja terjadi. Di zzaman Presiden SBY kasus cicak vs buaya dua kali terjadi.

Aktivis antikorupsi dan mahasiswa di Semarang berunjuk rasa meminta Bambang Widjojanto dibebaskan. Mereka membawa nisan dan melakukan doa bersama di depan patung Pangeran Diponegoro di Jalan Pahlawan Semarang.

Inul Daratista menganggap Titin Kharisma cari sensasi dengan mengaku punya affair dengan Adam Suseno. Inul menilai sang suami pria lurus dan rajin ibadah sehingga tak akan mengkhianatinya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Mabes Polri di tengah kemelut pelantikan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya menilai nuansa balas dendam tak terelakan dalam kasus ini.

Ketua Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar menyesalkan aksi penangkapan Bareskrim Mabes Polri atas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Sejumlah aktivis anti korupsi siang ini menggelar aksi dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka melakukan aksi ini terkait penangkapan Polri atas Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Mantan anggota Pansel KPK, Todung Mulya Lubis menegaskan Bambang Widjojanto dinyatakan clear dari laporan terkait kasus penanganan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalteng, tahun 2010.