Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi. Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku Inpres itu menjadi acuan dalam menjalankan program kerja ‎Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktorat Tipikor Bareskrim Polri terus menggali keterangan dari berbagai pihak terkait kasus dugaan korupsi pengadaan UPS. Giliran Wali Kota Jakarta Pusat diperiksa penyidik kepolisian.

Instruksi Presiden Joko Widodo terkait Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (Aksi PPK) menyasar banyak hal. Salah satunya, Jokowi meminta ada evaluasi kinerja Polri dan Kejagung.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK). Dalam inpres ini, Jokowi meminta penegak hukum membagun sistem untuk mencegah kriminalisasi.<br /><br />

Presiden Joko Widodo meneken Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dalam Inpres ini, Bappenas menjadi koordinator aksi.

Presiden Jokowi menerbitkan Inpres tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di Bappenas, Jokowi menyampaikan dia tak ingin Inpres ini hanya sekadar formalitas.

Presiden Jokowi berbicara tentang upaya pemerintah mencegah korupsi. Jokowi menegaskan salah satu cara yang baik dengan membangun sistem yang baik.&nbsp;

Setelah sempat melalui perdebatan, Presiden Jokowi akhirnya meluncurkan Instruksi Presiden (Inpres) No 7 Tahun 2015&lrm; tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Bappenas akan menjadi koordinator evaluasi pelaksanaan aksi.

Hasbi Hasibuan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bus TransJakarta tahun 2012 didakwa terlibat korupsi bersama bekas Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono.

Ketua Panitia Pemeriksa Jasa Konsultan proyek TransJakarta, Baihaqi mengaku hanya mengerjakan laporan dari PPK meski ternyata pekerjaan tersebut belum semua selesai. Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta.