Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Agama dan Polri malam ini. Tujuannya untuk meminta penjelasan sekaligus memberikan masukan terkait rusuh penyerangan markas jemaat Ahmadiyah.

Aktivis pro demokrasi dan HAM menilai pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali yang menyalahkan Ahmadiyah, telah menyulut konflik. Menag pun sudah seharusnya diganti.

Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN), JE Sahetapy, menilai aparat Kepolisian tidak melakukan tindakan tegas mengantisipasi penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri harus dicabut.

Ketua MPR Taufiq Kiemas mengusulkan agar pemerintah membuat Keppres terkait posisi Ahmadiyah. Ia juga mengutuk insiden penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.

Polisi mengaku masih terus mengusut kasus penyerbuan warga ke jemaat Ahmadiyah di Desa Cikeusik, Pandeglang, Banten. Polisi diminta untuk bertindak cepat menyelesaikannya karena mata dunia memantau persoalan ini.

Insiden kekerasan atas Jemaat Ahmadiyah harus dihentikan. Jangan ada lagi kekerasan yang dilakukan atas dasar agama, untuk menyerang penganut agama lain. Kalaupun itu terjadi, pelakunya wajib ditangkap dan ditindak tegas.

Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Hasyim Muzadi mendukung penyelesaian insiden Ahmadiyah melalui SKB 3 menteri. Namun menurut Hasyim, pelaksanaan SKB di lapangan masih 'kedodoran'.

Insiden Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, harusnya bisa dicegah. Polisi melalui petugas intelijen seharusnya sudah bisa bersikap tegas 3 hari sebelum kejadian yang menewaskan 3 orang ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah membahas insiden penyerangan Ahmadiyah dengan sejumlah menteri dan lembaga tinggi negara. SBY meminta agar kasus Ahmadiyah ini diselesaikan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 menteri dan Jaksa Agung.

Menkum HAM Patrialis Akbar menegaskan penyerangan warga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, merupakan pelanggaran hukum. Pelakunya harus ditangkap dan diproses.