Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan posisi BP Migas bertentangan dengan UUD 1945, dan harus dibubarkan. Apa tanggapan BP Migas atas putusan MK tersebut?

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan tokoh intelektual muslim atas gugatan UU 22/2001 tentang Migas.

MK memutuskan BP Migas bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan tersebut, MK menilai BP Migas tidak efisien dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.

MK memutuskan untuk mengabulkan uji materi mengenai kedudukan BP Migas pada UU 22/2001 tentang Migas. Menurut salah satu penggugat UU tersebut, Din Syamsuddin, putusan MK merupakan sebuah kemenangan bagi rakyat Indonesia.

MK mengabulkan sebagian permohonan tokoh intelektual muslim atas gugatan UU 22/2001 tentang Migas. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan BP Migas bertentangan dengan UUD 1945.

"Sebaiknya grasi itu diberikan secara selektif supaya ada wibawanya. Jangan diobral-obral."

Hakim Konstitusi, Akil Mochtar, minta agar Presiden SBY selektif dalam memberikan grasi terutama dalam perkara narkoba. Akil menilai pemberian grasi kepada narapidana narkoba, termasuk Meirika Franola mencoreng rasa keadilan masyarakat.

UU No 32/2004 tentang Pemda dinilai menyulitkan cagub dari jalur independen. Oleh karena itu, Eggi Sudjana, yang juga cagub Jabar dari jalur independen mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

UU No 32/2004 tentang Pemda dinilai menyulitkan cagub dari jalur independen. Oleh karena itu, Eggi Sudjana, yang juga cagub Jabar dari jalur independen mengajukan uji materi ke MK.

KPAI hari ini bertemu dengan Ketua MK. Mereka curhat mengenai masalah yang menjadi fokus KPAI mulai dari pemberian grasi narkoba hingga banyaknya anak yang lahir tanpa akte.