KetuaPartai Gerindra DKI Jakarta MTaufik mempersilakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota partai. Lebih dari itu, Taufik juga meminta Ahok mundur dari jabatannya jika nanti menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta asal Partai Gerindra Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam akan keluar dari partainya jika klausul pemilihan kepala daerah melalui DPRD dalam RUU Pilkada disahkan. Ketua Gerindra DKI Jakarta M Taufik mempersilakan Ahok mundur dari partainya. 

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam keluar dari partainya jika mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam RUU Pilkada disetujui. Bagaimana tanggapan Partai Gerindra DKI Jakarta?

Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menyatakan akan keluar dari Partai Gerindra apabila DPR mensahkan pilkada tak langsung. Merespon sikap Ahok, Gerindra menilai sikap salah Ketua DPP-nya itu kekanak-kanakkan.

Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Pusat menegaskan, tanah di sekitaran Senayan termasuk Taman Ria, dimiliki resmi oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI).

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak rencana DPR mengembalikan pilkada ke DPRD melalui Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada. Jika akhirnya RUU itu gol, Ahok mempertimbangkan untuk keluar dari Gerindra.

Pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk periode 2014-2019 telah terbentuk. Komposisi pimpinan diisi oleh partai politik sesuai urutan pemenang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) beberapa waktu lalu. PDIP mengisi kursi ketua DPRD DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai anggota dewan yang mengusulkan mekanisme Pilkada lewat DPRD adalah kalangan yang tak pro rakyat. Menurutnya, alasan bahwa biaya demokrasi saat ini mahal, terkesan munafik.

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terang-terangan tak setuju dengan Pilkada lewat DPRD. Menurut kader partai Gerindra ini, jika kepala daerah dipilih DPRD, membuat kepala daerah itu jadi ‘sapi perah’.

Pembahasan RUU Pilkada masih berlanjut dengan memunculkan opsi yakni pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. Kali ini Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang biasanya seiring sejalan dengan pemerintah justru beda pilihan.