Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut ada 242 anggota DPR bermasalah dengan hukum. Mulai dari kasus pelanggaran HAM hingga korupsi. Apa tanggapan pimpinan DPR?

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS mengungkap ratusan anggota DPR periode 2014-2019 memiliki rekam jejak buruk. KontraS menyebut ada 242 anggota DPR yang memiliki catatan pelanggaran.

Pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan akan kembali menjadi lapangan pertarungan Koalisi Merah Putih (KMP) dengan koalisi PDIP cs. ‎KMP seperti sudah diduga, sudah menyiapkan paket pimpinan yang akan disodorkan dalam rapat.

Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi masih menggodok komposisi komisi, salah satu yang sudah disepakati adalah jumlah anggota tiap komisi. Ketua DPR Setya Novanto mengatakan tiap komisi masih sama seperti DPR periode lalu, beranggotakan 45-55 orang.

Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi masih rapat untuk menentukan komposisi dalam alat kelengkapan dewan termasuk komisi. Ketua DPR Setya Novanto menegaskan, berdasarkan hasil rapat pimpinan, jumlah komisi tetap 11.

Pimpinan DPR mengadakan acara makan malam bersama para duta besar negara sahabat. Seluruh duta besar negara sahabat hadir dalam acara ini.

MPR telah menyusun format alat kelengkapan dewan yang terdiri dari tiga badan. Ketua Fraksi PDIP MPR RI Ahmad Basara menyatakan pihaknya mendapat jatah sebagai Ketua Badan Sosialisasi.

Wacana pemekaran jumlah komisi di DPR mengemuka di awal periode 2014-2019. Wacana itu akan dibahas pimpinan DPR hari ini.

Wacana impeachment terhadap Presiden Joko Widodo dinilai berlebihan.

Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) pada 20 Oktober dihantui isu penjegalan. Sejumlah pemimpin partai angkat bicara, seperti terangkum dalam 6 respons ini: